Senin, 12 Mar 2018 13:55 WIB

Dephan Australia Larang Pemakaian WeChat, Kenapa?

Moch Prima Fauzi - detikInet
WeChat. Foto: Brent Lewin/Bloomberg WeChat. Foto: Brent Lewin/Bloomberg
Sydney - WeChat merupakan salah satu layanan perpesanan terbesar saat ini. Aplikasi yang berasal asal China tersebut baru-baru ini diketahui telah mencapai satu miliar akun dengan 38 miliar pesan yang terkirim setiap harinya.

Meski begitu, itu bukan jaminan WeChat bisa dipercaya sebagai aplikasi perpesanan yang aman. Setidaknya demikian menurut Departemen Pertahanan Australia. Lembaga itu diketahui melarang penggunaan WeChat di kalangan pegawainya.

Larangan yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Australia (DPA) itu karena kekhawatiran adanya aksi mata-mata yang dilakukan China di negaranya. Selain WeChat, DPA juga sedang meninjau aplikasi WhatsApp milik Facebook.



"Lembaga pertahanan tak menyediakan atau mendukung penggunaan software yang tidak sah termasuk aplikasi sosial media WeChat di ponsel pegawai lembaga pertahanan," ungkap seorang juru bicara yang dikutip detikINET dari Financial Review, Senin (12/3/2018).

Tahun lalu, lembaga yang mengurusi aksi mata-mata di Australia itu mengungkap telah menemukan adanya aktivitas spionase yang masif dari negara lain. Kemudian menurut Kepala Departemen Pertahanan Australia, Dennis Richardson mengatakan China merupakan yang paling paling aktif.

Sedangkan menurut pakar keamanan siber yang dekat dengan pemerintah mengungkap, kekhawatiran kepada WeChat bukan hanya soal aksi mata-mata, melainkan pula terhadap data pengguna yang kemungkinan bocor.

"Pemahamannya adalah aplikasi seperti WeChat memiliki kemungkinan besar mengagregasikan dan memonitor data," ungkap sosok yang tak ingin disebutkan namanya tersebut.

"Mereka (DPA) kemungkinan mengkhawatirkan tentang software yang dipasangkan ke sebuah perangkat bisa mengakses jaringan keamanan militer (Australia)," imbuhnya.

Selain Australia, Indian Express melaporkan, Kementerian Pertahanan India juga pernah melarang WeChat dan aplikasi asal China lainnya pada Desember lalu. Aplikasi itu dikhawatirkan digunakan untuk memata-matai atau berisi malware.

"Penggunaan aplikasi tersebut oleh personil keamanan bisa berakibat pada keamanan data militer dan nasional," ujar Menteri Pertahanan India dalam sebuah memo. (fyk/fyk)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed