Ini Barang Palsu Paling Diburu di Indonesia

Jakarta - Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) membeberkan barang-barang palsu paling diburu di Indonesia. Hasilnya pun cukup mengagetkan lantaran di luar ekspektasi kebanyakan konsumen.

Tercatat ada tujuh komoditas yang masuk daftar teratas sebagai barang palsu paling diburu. Studi yang dilakukan MIAP ini melibatkan setidaknya 500 partisipan yang dipilih secara acak dan mungkin tanpa sadar telah jadi korban barang palsu yang dibelinya.

Adapun survei tersebut digelar di wilayah Jabodetabek dan Surabaya, karena dianggap sebagai lokasi di mana barang palsu banyak beredar. Lantas siapa juaranya?

Kalau diurut dari belakang, posisi ketujuh ditempati oleh farmasi. Laporan MIAP mencatatkan sebanyak 3,8% obat palsu diboyong pulang oleh konsumen. Sementara di peringkat keenam diisi oleh produk makanan dan minuman, besarannya mencapai 8,5%.

Beralih ke lima besar, konsumen wanita baiknya waspada karena kosmetik mengisi dengan persentase di angka 12,6%. Disusul kemudian oleh software, selisihnya melonjak jauh hingga 33,5%. Dengan persentase sebesar itu muncul pertanyaan apakah konsumen memang sengaja membelinya.

Di peringkat ketiga ada produk berbahan kulit yang persentasenya mencapai 37,2%. Kemudian runner-up diisi oleh apparel, produk jenis ini mencapai 38,9% yang diburu oleh konsumen.

Sebagai juaranya ternyata adalah tinta printer yang jadi barang palsu paling diburu. Tak tanggung-tanggung persentasenya tembus 49,4%. Kelebihan tinta printer yang mudah direkondisi bisa jadi adalah alasan utama produk ini mudah dipalsukan. Di sisi lain, permintaan akan tinta printer yang murah juga jadi faktor yang tak kalah penting.

Akibat peredaran barang-barang palsu tersebut, MIAP memaparkan kalau Indonesia bisa mengalami kerugian hingga Rp 65,1 triliun. Sedangkan kerugian yang dialami produk domestik yang terdampak mencapai Rp 34,1 triliun.

Di sisi pemerintah, peredaran barang palsu disebut bisa memberi kerugian sebesar Rp 424 miliar per tahun. Karena beredarnya barang palsu di masyarakat telah menumbuhkan potensi besar kehilangan pajak yang seharusnya bisa diraih pemerintah. (yud/fyk)