.webp)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan tengah menyiapkan aturan baru yang berpotensi melarang penggunaan chip memori berupa RAM (DRAM) dan SSD (NAND flash) buatan perusahaan China. Langkah ini dipicu kekhawatiran Washington terhadap potensi risiko keamanan nasional dari komponen teknologi yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok.
Aturan tersebut akan menyasar perangkat dan layanan yang dibeli oleh lembaga pemerintah federal. Jika disahkan, produk yang menggunakan chip memori dari perusahaan China tidak lagi boleh digunakan dalam pengadaan teknologi pemerintah AS.
Dilansir dari Wccftech, proposal ini menargetkan tiga raksasa semikonduktor China, yaitu ChangXin Memory Technologies (CXMT), Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), serta Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) beserta perusahaan afiliasinya. Chip memori dari perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi masuk dalam daftar komponen yang dilarang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana aturan ini dikeluarkan oleh Federal Acquisition Regulatory Council (FAR Council) pada 17 Februari 2026 sebagai implementasi lanjutan dari Section 5949 Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 (FY23 NDAA).
Dalam proposal tersebut, definisi "covered semiconductor product or service" dibuat sangat luas. Tidak hanya mencakup chip semikonduktor itu sendiri, tetapi juga seluruh perangkat yang mengandung chip tersebut, termasuk laptop, server, perangkat jaringan, hingga layanan teknologi informasi dan telekomunikasi yang menggunakannya.
Artinya, jika sebuah perangkat pemerintah menggunakan RAM atau SSD dari perusahaan yang masuk daftar larangan, maka perangkat tersebut tidak boleh digunakan dalam pengadaan pemerintah AS.
Makin mengejutkan, aturan ini juga berlaku untuk semua jenis pengadaan, termasuk produk komersial bernilai kecil sekalipun, bahkan yang harganya di bawah USD 15.000. Pemerintah juga mewajibkan kontraktor melakukan pemeriksaan rantai pasok secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada komponen dari perusahaan China yang masuk daftar larangan.
Saat ini proposal tersebut masih dalam tahap konsultasi publik. FAR Council membuka periode komentar hingga 20 April 2026 sebelum aturan final diputuskan.
Jika tidak ada perubahan besar, aturan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 23 Desember 2027.
Pemerintah AS juga memberikan klausul grandfathering, yang berarti perangkat atau peralatan yang sudah dibeli atau dipasang sebelum tanggal tersebut tetap boleh digunakan hingga masa pakainya berakhir.
Selain itu, FAR Council juga mengusulkan agar seluruh perangkat elektronik yang saat ini digunakan oleh lembaga pemerintah AS ditinjau ulang untuk memastikan tidak mengandung komponen dari perusahaan yang masuk daftar larangan.
Meski aturan ini secara resmi hanya berlaku untuk pengadaan pemerintah AS, para analis memperkirakan dampaknya bisa meluas ke pasar komersial.
Produsen laptop, server, dan perangkat elektronik biasanya enggan membuat dua versi produk berbeda-satu untuk pemerintah AS dan satu lagi untuk pasar umum. Karena itu, banyak vendor kemungkinan akan memilih menghindari komponen dari CXMT atau YMTC sama sekali demi menyederhanakan rantai pasok mereka.
Jika skenario tersebut terjadi, langkah AS ini berpotensi menghambat ambisi perusahaan memori China untuk memperluas penetrasi pasar global, terutama di Amerika Utara.
Sebaliknya, kebijakan ini diperkirakan akan menguntungkan produsen memori besar seperti Samsung, SK Hynix, dan Micron, yang selama ini mendominasi segmen chip memori kelas atas.
Di sisi lain, pembatasan ini juga berpotensi membuat harga RAM dan SSD global menjadi lebih fluktuatif, terutama jika pasokan memori tetap ketat akibat lonjakan permintaan dari industri AI dan pusat data.
(afr/afr)
