Pasar Perangkat Telko Turun

Jakarta - Pasar perangkat telekomunikasi di Indonesia pada 2007 diproyeksikan bakal mencapai US$2,86 miliar, turun sekitar 14% dari perkiraan tahun ini sebesar US$3,33 miliar dimana sekitar 99% diantaranya didominasi asing.Hal itu diungkap Direktur Standardisasi Ditjen Postel Lukman Hutagalung. Ia mengatakan tingginya belanja perangkat telekomunikasi asing oleh operator menjadikan peran sertifikasi sangat penting dalam mendukung industri dalam negeri."Sangat disayangkan, bahwa nilai belanja perangkat hingga US$2,86 miliar pada 2007 tersebut belum bisa memberikan kontribusi bagi industri manufaktur dalam negeri guna mendukung proses sertifikasi," kata Lukman di sela-sela Lokakarya Ditjen Postel, di Hotel Aston, Jakarta, Kamis (14/12/2006).Berdasarkan data yang dirilis Ditjen Postel, dari nilai belanja perangkat tahun depan, jaringan seluler mencatat belanja paling besar dari operator di Indonesia sebesar US$1,78 miliar, diikuti infrastruktur suara senilai US$304,9 juta, dan jaringan protokol Internet atau data sebanyak US$224,1 juta. Sementara itu, pasar dari peranti genggam, ujar Lukman, diprediksi akan mencapai Rp12 triliun setiap tahun.Semua perangkat yang sebagian asing tersebut, lanjut Lukman, harus disertifikasi melalui penilaian kesesuaian perangkat terhadap persyaratan teknis yang berlaku.Ia menandaskan pemerintah akan berupaya mendorong industri perangkat telekomunikasi nasional melalui pemberian keringanan pajak, pengutamaan industri dalam negeri sebagai parameter kewajiban penggunaan konten lokal, dan pendanaan riset dan teknologi."Pemerintah juga berencana membebaskan bea masuk atas impor bahan baku atau komponen untuk pembuatan peralatan atau jaringan telekomunikasi," ujarnya.Industri perangkat pendukung telekomunikasi di Indonesia saat ini, antara lain, Hariff (sistem manajemen jaringan, konverter), LEN (transmitter radio dan televisi siaran analog), CMI (microwave) dan Nurrizka (microwave, VSAT).Di sektor industri, lanjut Lukman, pemerintah akan membentuk pusat-pusat inkubasi dan pengembangan standard berbasis industri dalam negeri, sementara di sektor sumber daya manusia (SDM) pemerintah akan meningkatkan kerjasama internasional dalam program pendidikan dan pelatihan teknologi telekomunikasi. (rou/dbu)