Menkominfo Angkat Bicara Soal Pemblokiran Situs 'Radikal'

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akhirnya angkat bicara soal permintaan pemblokiran puluhan situs yang dianggap berbau radikal oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Memang untuk blokir konten negatif, berdasarkan aduan. BNPT mengirim surat meminta blokir beberapa situs/blog," kata menteri yang akrab disapa Chief RA itu kepada detikINET, Selasa (31/3/2015).

Dari permintaan yang dilayangkan, menurut dia, ternyata tak cuma 19 situs/blog yang diajukan namanya oleh BNPT untuk diblokir, namun lebih dari itu. Rudiantara sendiri mengaku belum tahu apakah situs-situs yang dianggap radikal itu sudah terblokir sepenuhnya atau belum.

"Di medsos dan pemberitaan dibilang sudah diblokir. Penasaran, sore sebelum ke airport saya coba akses salah satunya dari kantor, ternyata nggak diblokir tuh. Memang request untuk blokir yang 19 dikirim teman di Aptika ke ISP hari Senin pagi," ujarnya

"Jumlah yang diminta oleh BNPT untuk diblokir ada 26 situs/blog. Namun setelah dicek ada 19 yang di-request. Saya nggak tahu daftar ISP yang diminta untuk memblokir," papar menteri lebih lanjut di tengah perjalanan dinasnya ke Makassar.

Kabar tentang pemblokiran ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Pasalnya, pemblokiran ini dianggap dilakukan oleh Kementerian Kominfo secara tertutup tanpa sosialiasi terlebih dahulu. Lantas apa tanggapan menteri?

"Barusan saya minta teman-teman untuk cek lagi. Pastinya teman-teman BNPT juga sudah meneliti tentang situs-situs tersebut. Saya sudah minta teman-teman untuk cek sekali lagi agar ada buktinya dan dibicarakan dengan BNPT. Kalau memang nggak ada konten radikalismenya nggak boleh diblok. Harus transparan dan fair, Chief," tegasnya.

"Intinya kita harus tingkatkan governance-nya. Karenanya kita perlu panel yang melibatkan tokoh masyarakat dan ahli untuk memberikan penilaian atau rekomendasi. Insya Allah panel mulai aktif April ini," pungkas Rudiantara.

(rou/ash)