2008: Tahun Kebangkitan atau Kematian TIK Indonesia?

Jakarta - (Tulisan 1 dari 2)

Het wonder is geschied, Insulinde, de schoone slaapeter, is ontwaakt (Suatu keajaiban telah terjadi, Insulinde, putri yang tidur itu, telah bangkit).

Kalimat yang diucapkan Mr C Th van Deventer 100 tahun lalu, mengomentari kelahiran Boedi Oetomo sebagai penanda Kebangkitan Nasional Indonesia, cukup relevan ditanyakan kembali saat ini menjelang kita memperingati Satu abad Kebangkitan Nasional, terutama untuk sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Akankah 2008 menjadi momentum Kebangkitan TIK Nasional atau justru terpuruk dan terhempas dari percaturan masyarakat digital yang mengglobal? Pertanyaan tersebut menarik untuk dikedepankan. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakini bahwa pada tahun 2030 nasib Indonesia akan berubah, menjadi satu dari lima negara maju di dunia. Lembaga keuangan dan konsultasi dunia juga memberikan prediksi hampir sama, bahkan disebut-sebut akan menjadi satu dari tujuh besar dunia sebelum 2015.

Harapan maupun ramalan itu bisa jadi hanya sekadar angan semata jika kita tidak secara serius dan konsisten mengubah paradigma pembangunan ekonomi -- seperti dikatakan Don Tapscott dalam bukunya "The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence" (1995), dari industri yang berbasis pada baja, kendaraan dan jalan raya ke arah ekonomi baru yang dibentuk oleh silikon, komputer dan jaringan.

Indikator kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan TIK dalam pembangunan ekonomi di antaranya dapat dilihat dalam E-Readiness yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit untuk tahun 2007. Indonesia hanya berada di peringkat 67 dengan nilai 3.39. Sementara untuk pemanfaatan layanan pemerintahan elektronik (e-government), Indonesia berada pada peringkat 106 dari 189 negara yang disurvei oleh PBB dalam pengembangan e-government. Posisi ini merosot dari posisi sebelumnya pada peringkat 96.

Jika melihat metode evaluasi e-readiness, ada enam kategori penilaian yaitu konektivitas dan infrastruktur teknologi, lingkungan bisnis, sosial dan budaya, legal, visi dan kebijakan pemerintah, serta adopsi masyarakat dan dunia bisnis.

Masing-masing kategori, kemudian dijabarkan dalam sekitar 100 kriteria. Di antara kriteria tersebut adalah penetrasi telepon bergerak, internet maupun broadband, keterjangkauan tarif broadband, keamanan internet, angka melek internet, payung hukum untuk mengatur internet, strategi pembangunan digital maupun ketersediaan layanan online, baik sektor pemerintahan maupun bisnis.

Dari kriteria tersebut, selain kondisi penetrasi telepon bergerak yang memang cukup baik dengan mendekati angka 100 juta pengguna, hal yang wajar jika posisi Indonesia cukup terbelakang. Pengguna internet kita menurut catatan APJII baru pada angka 25 juta-an, layanan broadband kita masih terbatas dan tarifnya pun masih mahal. Untuk layanan online, baik untuk sektor bisnis maupun pemerintah, diakui sudah tumbuh.

Namun, layanan tersebut masih belum menjadi layanan utama mengingat infrastruktur yang belum merata dan menjangkau seluruh pelosok desa, SDM yang terbatas dan tak ketinggalan adalah kesadaran memanfaatkan TI secara cerdas. Maret lalu, RUU ITE yang bertahun-tahun diperjuangkan akhirnya disahkan menjadi UU, namun saat penilaian dilakukan tentu saja kemajuan ini belum masuk dalam hitungan.


(bersambung: Soal TIK, Indonesia Masih Jadi Penonton).


Anda punya pendapat tentang perkembangan teknologi informasi di Indonesia? Silakan diskusikan di detikINET Forum.


Keterangan: Penulis, Heru Sutadi adalah pengamat telekomunikasi dan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Penulis bisa dihubungi melalui e-mail di herusutadi[at]hotmail.com.  (dwn/dwn)