Pemerintah Bisa Ambil Alih Frekuensi NTS Axis

Jakarta - Pemerintah bisa mengambil alih frekuensi yang dikantungi PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) jika sampai akhir tahun ini penyelenggara seluler Axis itu tidak mampu mengoptimalkan penggunaannya.

Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar menegaskan hal itu sangat mungkin terjadi, karena secara mandatory pemerintah punya wewenang untuk mengintervensi. Sebelumnya, pemerintah juga telah memangkas lebar frekuensi NTS dari 25 MHz menjadi 15 MHz.

"Pengambilalihan sebagian frekuensi NTS untuk dioptimalkan operator lain tengah kami pertimbangkan sebagai wacana utama. Mudah-mudahan tahun ini bisa terealisir," tandasnya kepada detikINET, Senin (31/3/2008).

Sementara, NTS Axis sendiri mengakui telah kurang optimal dalam memanfaatkan rentang frekuensi yang dimilikinya. Menurut Presiden Direktur Axis Erik Aas, itu karena keterlambatan pihaknya dalam melakukan ekspansi pasar.

"Kami akui bahwa kami terlambat. Namun, kami masih membutuhkan frekuensi untuk ekspansi 2G dan 3G kami secara nasional. Sebelumnya, kami juga sudah berdiskusi dengan pemerintah agar diberi waktu," ujarnya dalam suatu kesempatan di Bandung.

NTS Axis telah menggelar jaringan layanan seluler 2G dan 3G di Surabaya dan Bandung. Rencananya, operator ini juga akan masuk ke Jakarta pada 21 April mendatang. Baru kemudian menyusul Bali, Lombok, dan Sumatera bagian utara.

Saat ini, infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) yang dimiliki NTS masih belum mencapai 1.000 unit. Namun hingga akhir tahun, anak usaha asing Saudi Telecom dan Maxis Communication ini menargetkan pembangunan 3.000 BTS dengan anggaran US$ 500 juta.

Erik Aas sendiri masih enggan mengungkap target yang dipatok perseroan. Namun ia optimistis mampu meraih paling sedikit satu juta pelanggan hingga akhir tahun nanti. "Bahkan lebih dari satu juta," tandasnya.
  (rou/rou)