.webp)
Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso, mengatakan pentingnya Indonesia memiliki bandar antariksa mandiri guna memperkuat kedaulatan dan kemandirian nasional di sektor antariksa. Biak digadang-gadang jadi lokasi strategis untuk membangun bandar antariksa Indonesia.
Adi menuturkan selama lebih dari 50 tahun Indonesia berkecimpung di dunia satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran sejumlah satelit riset. Karena itu, Indonesia dinilai harus segera membangun ekosistem industri antariksa yang utuh agar tidak terus menjadi sekadar pengguna teknologi luar negeri.
"Kita tidak bisa tetap menjadi pengguna, tetapi harus menjadi pemain," kata Adi usai peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut satelit memiliki peran strategis sebagai "benang digital" yang menyatukan wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke, termasuk daerah terluar seperti Miangas dan Pulau Rote. Adi menilai salah satu kunci utama menuju kemandirian antariksa adalah memastikan Indonesia memiliki akses mandiri ke luar angkasa melalui pembangunan bandar antariksa nasional.
Menurut dia, Indonesia memiliki keunggulan geografis yang sangat strategis karena berada di garis khatulistiwa, lokasi ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Bandar antariksa yang direncanakan di Pulau Biak dinilai mampu memberikan keuntungan signifikan dibandingkan lokasi peluncuran lain di dunia, termasuk Cape Canaveral.
"Lokasi Biak bisa menghemat bahan bakar hingga 15% dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral," ucapnya.
Ia mengatakan posisi geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai "lahan parkir" paling strategis untuk satelit geostasioner di kawasan ekuator. Disampaikan Adi, akses menuju luar angkasa tidak mungkin dibangun sendiri oleh pihak swasta. Dibutuhkan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, hingga mitra internasional.
PSN juga mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang tengah dipersiapkan pemerintah bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sejumlah negara mitra seperti Rusia, India, serta Turki.
"Akses ke luar angkasa adalah hak strategis yang harus dijaga bersama," katanya.
Selain infrastruktur peluncuran, Adi menilai Indonesia juga perlu membangun "sovereign capability" atau kemampuan mandiri berkelanjutan di sektor antariksa. Hal itu mencakup kebijakan yang kuat, dukungan politik, hingga pengembangan talenta muda di bidang teknologi antariksa.
Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki industri manufaktur satelit yang utuh, meski memiliki kebutuhan domestik yang sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Di sisi regulasi, pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, hingga KBLI 2025 yang mulai memasukkan industri manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Indonesia juga tengah mempersiapkan pembangunan spaceport di Pulau Biak yang dinilai strategis untuk mendukung aktivitas peluncuran satelit regional.
Menurut Arif, seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat kedaulatan teknologi nasional.
"Pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan apakah kita hanya menjadi peserta ekonomi antariksa atau justru ikut mendefinisikannya," pungkas Arif.
(agt/agt)
