Adu Kencang Operator Bangun 5G, Pengamat Soroti PR Besar Pemerintah

Persaingan pengembangan jaringan 5G di Indonesia pada 2026 diproyeksikan semakin kompetitif. Operator selular XLSmart, Telkomsel, dan Indosat Ooredoo Hutchison terus memperluas jaringan 5G dengan strategi yang berbeda-beda, mulai dari ekspansi masif hingga pengembangan berbasis kebutuhan kawasan tertentu.

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Joseph Matheus Edward, menilai bahwa Indonesia mulai memasuki fase awal menuju era 5G sesungguhnya, meski masih menghadapi sejumlah tantangan struktural.

"Penetrasi 5G di Indonesia saat ini sekitar 10 persen. Memang perlu pengembangan secara masif. Tantangannya adalah backbone optik yang berada di seluruh wilayah Indonesia dan pemilik handset 5G yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia," ujar Ian dihubungi detikINET, Rabu (18/2026).

Menurutnya, 2026 menjadi momentum penting karena pemanfaatan 5G mulai diarahkan pada use case yang lebih nyata, khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI).

"Tahun ini akan masuk ke era 5G dengan salah satu use case pemanfaatan AI. Pembangunan use case seperti digital twin dan lainnya akan menjadi penggerak di Indonesia yang memerlukan layanan internet dengan 5G," jelasnya.

Di sisi permintaan, Ian menegaskan bahwa kebutuhan terhadap jaringan berkecepatan tinggi semakin meningkat seiring melonjaknya adopsi AI di berbagai sektor. Namun, keterbatasan spektrum frekuensi masih menjadi potensi hambatan besar.

"Demand-nya memang tinggi. Spektrum harus segera dilakukan penambahan, misalnya di 700 MHz (45 MHz) dan 2.6 GHz (190 MHz)," katanya.

Selain ketersediaan spektrum, aspek ekonomi juga menjadi sorotan, terutama terkait nilai harga dasar (reserved price) dalam lelang frekuensi.

"Permasalahan lain, jika dilakukan lelang, berapa nilai reserved price yang masih dapat diterima agar pembangunan dapat dilakukan, karena biaya utama ada di capex," kata Ian.

Menanggapi keluhan operator mengenai tingginya regulatory charge yang berdampak pada keterbatasan pengembangan infrastruktur, Ian menilai pemerintah perlu menyiapkan skema yang lebih adaptif.

"Perlu dilakukan model BHP yang mempertimbangkan dampak peningkatan pemerataan, sosial ekonomi masyarakat, kedaulatan data dan informasi, dan lain-lain. Negara diuntungkan dari pajak serta kesejahteraan masyarakat. Insentif diberikan karena memang memberikan dampak ke masyarakat dan negara," pungkasnya.