Telkom Dikhawatirkan Timbulkan Monopoli

Jakarta - Keikutsertaan PT Telkom dalam tender pengadaan fasilitas telekomunikasi di area terpencil, yang dikenal dengan sebutan Universal Service Obligation (USO) dianggap beberapa anggota Komisi I DPR akan menimbulkan praktek monopoli melihat kapasitas Telkom sebagai perusahaan besar.Hasan Syarif, salah satu anggota Komisi I DPR menyatakan, kekhawatiran ini dilihat dari kekuatan Telkom dalam interkoneksi sehingga dirasa tidak seimbang jika harus bersaing dengan peserta lain yang tidak selevel."Sebagai BUMN besar, Telkom seharusnya bermain di tempat-tempat yang memang challenging bagi mereka," ujarnya, saat Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menkominfo di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin petang, (24/9/2007).Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini panitia tender USO diharapkan dapat mempertimbangkan hal tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan jalan bagi perusahaan-perusahaan kecil yang dibawah mereka untuk lebih bermain dalam tender USO, imbuh Hasan.Tangkal Lewat 9 PaketSementara itu Menteri komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh menuturkan, lewat tender USO ini pemerintah ingin mendapatkan hasil yang terbaik dari sisi harga, teknologi, layanan, perawatan hingga keseluruhan. Namun tidak ingin memperlakukan setiap peserta dengan aturan yang berbeda-beda kalau ujung-ujungnya hanya memberikan layanan yang tidak bagus. "Jadi selama memenuhi itu (harapan yang diinginkan-red.) silahkan saja (siapapun pemenangnya), we don't care," tegas Menteri.Sedangkan untuk menangkal pandangan akan adanya praktek monopoli dari sebagian pihak, pihak panitia bakal menenderkan 11 wilayah yang terbagi dalam 9 paket dengan diantaranya terdapat 2 paket yang merupakan 'perkawinan' antara wilayah yang dinilai sangat menguntungkan dengan yang kurang menguntungkan, imbuhnya. Dari 9 paket tersebut, lanjut Nuh, para peserta dibebaskan untuk memilih mengikuti tender dari paket manapun yang penting dapat memberikan layanan yang baik. "Nah, kecuali jika persyaratan itu harus mengambil paket secara keseluruhan maka kita sudah mengarah hanya pemodal besar yang bisa mengikuti tender, tapi ini kan tidak, para peserta diberi kebebasan mau ambil paket yang mana," jelasnya.Dengan demikian, dari hal itu tidak perlu ada kekhawatiran bakal terjadinya praktek monopoli jika misalkan yang menang tender si A atau si B karena ini telah melalui proses yang benar, Nuh menandaskan. (ash/ash)