Postel Bantah Tak Transparan Soal Satelit

Jakarta - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjelaskan, pemerintah sudah sangat transparan dalam proses pembahasan masalah koordinasi satelit dengan negara-negara lain, termasuk dengan Malaysia.Kepala Bagian Umum dan Humas Ditjen Postel Gatot S. Dewa Broto menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Umum Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (Assi), Tonda Priyanto. Sebelumnya Tonda menilai pemberian izin hak labuh satelit (landing right) kepada sepuluh negara, khususnya Malaysia, tidak transparan.Dalam keterangan tertulis yang dikutip detikINET, Kamis (14/6/2007), Gatot menjelaskan bahwa khusus untuk masalah dengan Malaysia, Ditjen Postel telah mengeluarkan siaran pers terkait proses dan hasil koordinasi satelit tersebut.Dijelaskan Gatot, menjelang koordinasi Ditjen Postel telah mengeluarkan siaran pers tertanggal 3 Mei 2006. Kemudian hasil dari koordinasi satelit tersebut juga telah dirilis melalui siaran pers tertanggal 5 Mei 2006. Seluruh siaran pers dapat diakses melalui situs resmi Postel. "Selain itu, acara pertemuan tersebut sangat terbuka dan bahkan delegasi Indonesia juga dihadiri oleh perwakilan dari operator satelit yang terkait dan seorang wakil dari Assi," ujar Gatot. Gatot juga menjelaskan Postel telah melansir hasil akhir proses penyelesaian perizinan bagi para pemegang izin penggunaan satelit di Indonesia. "Ini termasuk juga sikap peringatan keras Ditjen Postel terhadap penyelenggara layanan Astro secara berturut-turut karena potensi penyimpangan yang ada saat itu," kata Gatot. "Dan kemudian Ditjen Postel menghentikan peringatannya karena koordinasi satelit yang berlangsung pada tanggal 5 Mei 2006 tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga Ditjen Postel sudah mengedepankan unsur fairness, transparansi dan obyektivitas dalam kasus ini," paparnya. (nks/nks)