.webp)
Wacana layanan internet gratis menjadi topik hangat yang dibicarakan dalam beberapa hari terakhir ini. Namun, untuk mewujudkannya sulit dilakukan.
Niatan tersebut diungkapkan oleh pasangan capres cawapres nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Mereka menjanjikan tak hanya pemerataan akses internet di Indonesia, tapi juga kencang dan juga gratis jika terpilih pada Pemilu 2024. Khususnya adalah internet gratis di sekolah.
"Memang wacana atau janji kampanye itu secara tujuan bagus, tapi nampaknya tidak mudah untuk ditunaikan," ujar Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi saat dihubungi detikINET, Kamis (4/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia kemudian memaparkan sejumlah alasan internet sulit dilakukan. Pertama, mayoritas jaringan telekomunikasi dan internet di Indonesia dibangun oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dan internet.
"Karena dibangun swasta artinya ada biaya atau tarif yang dikenakan ke pengguna, agar biaya dalam bentuk capex dan opex itu bisa balik modal. Bahkan karena komersial, harus ada keuntungan yang didapatkan," tuturnya.
Kemudian, yang kedua, pendapatan negara dari penyelenggaraan internet dan telekomunikasi, termasuk kontribusi universal service obligation (USO) itu mencapai lebih dari Rp 25 triliun.
Heru mengatakan, jika layanan internet gratis diterapkan, mengingat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari pengguna frekuensi dan persentase pendapatan kotor, maka pemerintah harus rela kehilangan pendapatan terbesar di luar pajak dan minyak bumi tersebut.
"Apalagi sektor telekomunikasi dan internet kerusakan terhadap alam sangat kecil beda dengan tambang. Bahkan, frekuensi tidak terlihat tapi biaya penggunaannya trilunan," ucap mantan Komisioner BRTI ini.
Dan, terakhir, Heru mengungkapkan bahwa secara internasional yang didorong adalah ketersediaan akses internet dengan tarif terjangkau."Bukan gratis atau mahal," pungkasnya.
(agt/fyk)
