.webp)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan operator seluler tengah merumuskan formulasi insentif 5G. Saat ini telah dibentuk task force alias satuan tugas (satgas) untuk menemukan bentuk insentif tersebut.
Hal itu disampaikan Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Muhammad Danny Buldansyah saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
"Minggu kemarin ketemu sama pak Menteri, keputusannya itu bikin task force dari masing-masing operator, kalau dari Kominfo itu ditunjuk ada dua, itu Pak Wayan (Dirjen PPI) dan Pak Ismail (Dirjen SDPPI) yang diperbantukan dari eselon satu," ujar Danny.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dibentuknya satgas tersebut untuk menemukan formulasi insentif 5G yang tepat diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku industri, dalam hal ini operator seluler.
"Kemudian bagaimana mencari bentuk insentif itu dan bisa disetujui oleh semua stakeholder yang lain, itu ada keuangan karena ini menyangkut PNBP dan lainnya. Jadi, ini harus dibikin formulasinya," kata Danny.
"saya yakin nanti ada tawar-menawar itu pasti, kita maunya begini dan yang lain begitu. Kemarin itu, salah satunya, kalau spektrum lama PNBP diturunkan 20%, kalau spektrum baru bisa dikasih grace period misalnya 3-4 tahun," tuturnya.
Danny mengungkapkan agar industri telekomunikasi bisa tetap bertahan dan berkelanjutan, maka regulatory charge harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.
"Kalau regulatory charge yang sustain itu di bawah 10% dari pendapatan perusahaan. Sekarang ini angka secara industri yang disampaikan kementerian itu 11-12%, kalau ada spektrum baru jadi tambah lagi 14-15%, sehingga diperlukan restrukturisasi PNBP supaya industri bisa bertahan," ungkap Danny.
Operator seluler, seperti diharapkan Indosat, penetapan insentif 5G itu bisa diterbitkan pada akhir tahun ini. Dengan demikian, penggelaran perluasan jaringan 5G bisa dilakukan di tahun depan.
(agt/fay)
