'Backbone Internasional Harusnya Dikelola Pemerintah'

Jakarta - Pembangunan dan penyelenggaraan backbone internasional sebagai infrastruktur telekomunikasi, harusnya dikelola oleh pemerintah. Hal itu diungkap Direktur Utama PT Indonesia Comnet Plus (Icon+) Rohada Sukadar. "Infrastruktur harusnya dikelola BUMN. Nanti namanya jadi BUMN Infrastruktur Telekomunikasi. Jadi nantinya BUMN itu yang menguasai backbone dan mengelolanya," kata Rohada di sela-sela acara Gathering Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/6/2006).Infrastruktur tersebut, menurutnya bisa dibangun di atas infrasturktur BUMN yang sudah ada seperti milik Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Kereta Api, Perusahaan Gas Negara, Jasa Marga dan lain sebagainya. "Dalam skala ekonomi yang luas bisa jadi lebih murah, karena tinggal menambah-nambahkan," ujarnya.Menurutnya, dengan cara seperti itu, BUMN infrastruktur telekomunikasi bisa hidup dari menyewakan bandwidth ke operator-operator telekomunikasi di Indonesia, dan hal itu tidak boleh diskriminatif.Soal investasi, Rohada mengatakan hal itu perlu ditangani secara bijak. "Investasinya harus dari pemerintah, bisa pinjam dari Word Bank, Asia Development Bank, dan lain-lain, banyak kok. Harus pandai-pandai kita. Syaratnya, bank yang kita pinjami jangan sampai nyekek kita," papar Rohada.Menurutnya, keikutsertaan pihak swasta dari segi investasi juga tidak tertutup kemungkinannya. "Swasta bisa aja. Cuma itu harus pintar-pintarnya pemerintah bikin regulasi. Kalau regulasinya ketat, swasta juga tidak bisa sembarangan," imbuhnya. (nks) (ketepi/)