Ekosistem Tidak Ideal Bikin Net1 Indonesia Sulit Cuan

Ekosistem Tidak Ideal Bikin Net1 Indonesia Sulit Cuan

Agus Tri Haryanto - detikInet
Kamis, 02 Des 2021 20:33 WIB
Net1 Indonesia
Ekosistem Tidak Ideal Bikin Net1 Indonesia Sulit Cuan. Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto
Jakarta -

Pengamat telekomunikasi dari IndoTelko Forum Doni Ismanto menilai bahwa bisnis yang dijalani PT Net Satu Indonesia (Net1 Indonesia) tidak ideal.

Net1 Indonesia menggelar layanan 4G LTE dengan memanfaatkan pita frekuensi 450 MHz, yang mana cakupan areanya wilayah rural alias pelosok.

"Frekuensi mereka (Net1 Indonesia) itu kan unik, dipaksa buat LTE, ekosistemnya nggak ideal. Secara bisnis memang nggak ideal. Kalau ekosistem nggak umum, susah untuk take up as bisnis," ujarnya, Kamis (2/12/2021).

Net1 Indonesia mengantongi izin penggelaran layanan 4G secara nasional sejak September 2016, setelah terlebih dahulu menjalani proses Uji Laik Operasi (ULO). Namun sayangnya, layanan 4G besutan Net1 Indonesia tidak bertahan lama hingga menunggak Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio.

Net1 Indonesia menunggak BHP Izin Pita Frekuensi Radio tahun 2019 dan tahun 2020 kepada negara berupa pokok dan denda keterlambatan dengan total jumlah sebesar Rp 477 miliar.

Setelah mengirimkan surat teguran dua kali, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada akhirnya menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio kepada Net1 Indonesia pada 30 November 2021.

Adapun pencabutan izin frekuensi radio Net1 Indonesia ini tertuang Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 517 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio Pada Rentang 450 - 457.5 MHz berpasangan dengan 460 - 467.5 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Net Satu Indonesia.

Menurut Doni, pencabutan frekuensi tersebut memang sudah seharusnya. Dengan ini, maka Net1 Indonesia senasib dengan Bolt yang menunggak BHP frekuensi radio kepada negara yang pada akhirnya izin frekuensinya dicabut Kominfo karena gagal membayarnya.

"Secara regulasi memang harus dilakukan karena sudah ada yurisprudensi, yaitu Bolt yang nunggak (lalu) dicabut dan beberapa pemain BWA kan juga nasibnya sama. Kalau nunggak, nggak mampu bayar, memang hukumannya harus dicabut (frekuensinya)," pungkasnya.



Simak Video "Polisi Koordinasi dengan Kominfo Blokir Akun YouTube Saifuddin Ibrahim"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/rns)