Menkominfo: RI Butuh Satelit 1 TB untuk Transformasi Digital

ADVERTISEMENT

Menkominfo: RI Butuh Satelit 1 TB untuk Transformasi Digital

Sui Suadnyana - detikInet
Sabtu, 27 Nov 2021 06:55 WIB
Satelit
Ilustrasi. Foto: istimewa
Badung -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengungkap bahwa Indonesia tengah butuh satelit dengan kapasitas yang besar untuk transformasi digital. Kapasitas yang dibutuhkan mencapai 1 terabyte.

"Kita membutuhkan kapasitas satelit yang sangat besar, 1 terabyte setidaknya di dalam roadmap satelit Kominfo," kata Johnny dalam penandatanganan pinjam-pakai lahan BTS 16 kabupaten dengan BAKTI Kominfo di The Nusa Dua, Bali, Jumat (26/11/2021).

Dirinya menuturkan, saat ini untuk telekomunikasi di Indonesia sudah memanfaatkan sembilan satelit. Sembilan satelit tersebut terdiri atas empat satelit nasional dan lima satelit asing.

Bagi Johnny, kesembilan satelit tersebut belum cukup karena kapasitasnya baru 50 gigabyte. 60 persen dari kapasitas tersebut digunakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo.

"60 persen kapasitas satelit komunikasi digunakan oleh BAKTI untuk mendukung pembangunan untuk membangun transformasi digital," ungkapnya.

Johnny berharap Kominfo segera bisa meletakkan Satelit Satria 1 yang saat ini dalam proses produksi. Ia menargetkan, pada kuartal keempat tahun 2023 satelit itu bisa mengudara sehingga Indonesia mempunyai satelit terbesar di Asia dan nomor lima di dunia.

Johnny G Plate, MenkominfoJohnny G Plate, Menkominfo Foto: Sui Suadnyana/detikcom

Pasalnya, Satelit Satria 1 dirancang memiliki kapasitas sekitar 150 Gbps. Kapasitas ini tiga kali lebih banyak dari sembilan satelit yang saat ini digunakan.

Menkominfo menyebut, bahwa pembiayaan teknologi komunikasi memang tidak mudah. Karena itu diperlukan adanya berbagai gagasan untuk mencari bauran teknologi serta bauran pembiayaan atau blended technology and blended financing.

Berbagai bauran pembiayaan yang sudah diupayakan yakni dari universal service oblgation (USO), penerima negara bukan pajak sektor Kominfo, dari rupiah murni, bahkan juga dari international financial market.

"Tidak gampang (mencari bauran pembiayaan) dan ini mau dihadirkan di daerah termasuk di daerah-daerah 3T untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.



Simak Video "Kominfo Sudah Komunikasi dengan PayPal Terkait Pendaftaran PSE"
[Gambas:Video 20detik]
(afr/afr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT