Astro Minta Pemerintah Tidak 'Tebang Pilih'

Jakarta - PT Direct Vision, penyedia siaran TV berlangganan Astro, berharap pemerintah konsisten dan transparan soal pengguna satelit asing. "Jangan tebang pilih dong."Hal itu diungkapkan Riza Primadi, Senior Vice President News & Current Affairs PT Direct Vision. "PT Direct Vision akan mengikuti dan mematuhi setiap aturan dan kebijakan pemerintah, namun tolong lakukan dengan transparan dan konsisten, kalau kami ditindak semua juga harus ditindak," ujarnya kepada detikINET, Selasa (25/04/2006). "Jangan tebang pilih, masa kami saja yang jadi korban?" ia menambahkan. Menurut Riza, Direct Vision sudah memiliki izin dan landing right (Hak Labuh). Namun kemudian izin dan hak labuh tersebut dipermasalahkan karena tidak memenuhi unsur resiprokal. Unsur yang dimaksud adalah 'terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggaraan satelit Indonesia yang berarti layanan jasa televisi berlangganan menggunakan satelit'. (Baca: Dirjen Postel Kirim Surat Peringatan ke Astro TV)Pada 30 Agustus 2005, ujar Riza, Direct Vision sudah siap membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP Frekuensi) ke Postel. "Tapi ditolak karena dianggap landing right kami bermasalah. Setidaknya itu menunjukkan niat baik kami. Sekarang semua itu dinafikan," ujar Riza. Kepastian KebijakanMenanggapi surat Dirjen Postel yang meminta Astro menghentikan tayangannya, Reza mengatakan akan mematuhi peraturan pemerintah. Namun, surat tersebut dianggapnya belum berupa surat permintaan penghentian tayangan. "Harus ada dasar hukumnya. Suratnya harus permintaan berhenti," ujar Riza. Bukan hanya itu, Riza meminta agar perlakuan yang sama dikenakan pada semua pihak yang menggunakan satelit asing namun izinnya bermasalah. "Kami menunggu kepastian kebijakan. Sesusah apapun peraturan itu, akan kami penuhi. Namun segampang apapun kalau itu gonta-ganti terus kami tidak mau," Riza menegaskan. Menurut Riza, pihaknya menyambut gembira jika kemudian semua pengguna satelit asing yang izinnya bermasalah diminta berhenti beroperasi. Namun, ujarnya, pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya. (wsh) (wicak/)