3. Langkah Jokowi membubarkan BRTI dikritik

Dari dalam negeri, yang jadi perhatian adalah langkah pemerintah membubarkan 10 lembaga. Yang ikut dibubarkan adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Langkah Jokowi ini dikritik.

"Dengan tidak adanya BRTI, maka Indonesia akan jadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki badan regulasi telekomunikasi 'independen'," kata Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi, Minggu (29/11).

Independen di sini maksudnya semangat berubah dari iklim bisnis telekomunikasi yang cenderung monopoli menjadi kompetisi. Butuh lembaga yang bebas kepentingan pemerintah -karena memiliki BUMN- dan pelaku usaha.

"Meski jalan tengah kemudian tetap menjadi bagian dari pemerintah, tapi bebas dari kepentingan operator telekomunikasi," kata mantan Komisioner BRTI ini.

Kritikan itu dijawab Menkominfo Johnny G Plate. Badan Pertimbangan Telekomunikasi (BPT) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dibubarkan demi menyederhanakan lembaga negara. Tugas dan fungsinya dikembalikan ke Kominfo.

"Nanti BRTI (tugasnya dikembalikan-red) ke Kominfo, begitu juga BPT ke Kominfo," ucapnya.

Sementara dari pihak operator yang bersuara adalah Telkomsel dan XL Axiata. Mereka menghormati langkah pemerintah dan siap berkordinasi.

"Telkomsel menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI dan senantiasa akan terus berkoordinasi untuk melanjutkan program kerja penyusunan rancangan regulasi yang masih berjalan bersama dengan Kementerian Kominfo RI, guna memastikan iklim industri telekomunikasi yang sehat," tutur VP Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin.

"Saat ini kami masih mengkaji dan menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah/Kemkominfo, semoga bisa segera ada informasi terutama mengenai siapa dan bagaimana menggantikan peran serta fungsi yang selama ini dijalankan BRTI," kata GM Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih Harlianti.

Halaman selanjutnya: Qualcomm tanggapi rencana 5G di Indonesia...