Kominfo Diminta Pantau Kualitas Layanan Operator Pendukung Subsidi Kuota Data

Kominfo Diminta Pantau Kualitas Layanan Operator Pendukung Subsidi Kuota Data

- detikInet
Kamis, 03 Sep 2020 16:54 WIB
Para siswa dengan keterbatasan paket data internet belajar di Posyandu. Posyandu ini menyediakan akses WiFi gratis untuk belajar yang difasilitasi Pemkot Tangerang.
(Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Suaidi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengawasi kualitas jaringan operator yang mendukung program subsidi kuota data.

Langkah ini diperlukan karena Ombudsman berharap sebaran jaringan operator telekomunikasi di seluruh daerah bisa merata. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari tiap operator.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga diminta untuk lebih bijaksana dalam memilih mitra oeprator telekomunikasi yang menyalurkan subsidi kuota data kepada peserta didik dan guru.

"Yang harus diingat oleh Kemendikbud dan dinas pendidikan adalah sinyal operator selular tidak semuanya ada di suatu daerah, dan kualitasnya juga tidak sama. Bahkan di daerah pinggiran kota, sinyal dan kapasitas operator juga terbatas. Kemendikbud dan dinas pendidikan di daerah perlu berpikir untuk memilih operator telekomunikasi yang menjadi mitra pemerintah," terang Suadi.

Selain itu, agar subsidi ini bisa terpakai dan bermanfaat bagi peserta didik dan guru dalam program PJJ, Suadi meminta agar operator tidak jor-joran dalam memberikan penawaran kuota.

Kemenkominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) diminta Ombudsman untuk dapat memantau tingkah polah operator yang jor-joran dalam penawaran kuota data ini.

"Kemendikbud seharusnya fokus kepada pendidikan, penyaluran subsidi kuota data, dan perjanjiannya. Kemenkominfo dan BRTI harus memantau pelayanan dari operator telekomunikasi, termasuk kualitas jaringan operator dan sinyal operator," tambahnya.

Lanjut Suadi, kalau perlu Kemendikbud dapat memasukkan satu klausul di dalam perjanjian kerjasama dengan operator, jika peserta didik atau guru tidak bisa mendapatkan layanan telekomunikasi yang baik, maka tak perlu dibayar. Reward and punishment ini sangat penting dalam program subsidi kuota di periode PJJ.

"Saya sering mendapat laporan ada operator yang down sinyalnya sehingga tidak bisa dipakai. Saya setuju sekali kalau kualitas layanan operator diawasi dalam program subsidi kuota data ini, sehingga penting diberikan reward and punishment bagi operator yang menjadi mitra Kemendikbud dalam program subsidi kuota data ini," kata Suaidi.

Ini disebabkan subsidi kuota berkaitan dengan pendidikan anak dalam menciptakan SDM unggul dan menyangkut uang negara yang berasal dari APBN. Ombudsman menyarankan agar Kemenkominfo dan Kemendikbud dapat membuat kanal pengaduan.

"Kalau pelayanan operator telekomunikasi yang menjadi mitra tidak baik, masyarakat bisa mengadukan ke kanal pengaduan yang dibuat Kemendikbud atau Kemenkominfo. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh operator yang tidak memberikan layanan prima pada program subsidi kuota data PJJ ini juga dapat lapor ke Ombudsman. Saya setuju sekali jika Kemendikbud tidak perlu membayar operator yang tidak bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," tutupnya.



Simak Video "50.000 Talenta Digital untuk Hilirisasi Ekonomi Digital"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/fay)