Subsidi Pulsa untuk PJJ Jangan Salah Sasaran

Subsidi Pulsa untuk PJJ Jangan Salah Sasaran

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Senin, 31 Agu 2020 11:51 WIB
Para siswa dengan keterbatasan paket data internet belajar di Posyandu. Posyandu ini menyediakan akses WiFi gratis untuk belajar yang difasilitasi Pemkot Tangerang.
Ilustrasi belajar daring (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti merespon positif bantuan pulsa yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada pengajar dan peserta didik untuk keperluan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Politikus dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV ini berharap bantuan ini dapat meringankan beban guru dan peserta didik dalam membeli pulsa atau kuota data selama PJJ berlangsung.

"Kami berharap agar bantuan pulsa yang berasal dari APBN ini tepat sasaran serta dapat bermanfaat bagi guru dan peserta didik. Semoga bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud tersebut dapat efektif dan efisien agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Meski di masa pandemik Covid-19 masih berlangsung, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM unggul tak boleh berhenti karena pandemik," terang Agustina.

Namun Agustina juga mewanti-wanti Kemendikbud agar pendistribusian pulsa dan kartu perdana tersebut tepat sasaran. Jangan sampai dana yang berasal dari APBN itu disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Ia pun mengingatkan agar Kemendikbud bermitra dengan operator telekomunikasi dengan sistem yang baik, jangkauan luas, dan kualitas yang terjamin, agar akses internet yang didapat bisa optimal.

"Saya meminta dalam memilih operator, Kemendikbud harus benar-benar jeli. Harus bisa memilih operator yang memiliki sistem yang baik, sehingga pulsa yang diberikan Kemendikbud benar-benar hanya dipergunakan untuk proses belajar mengajar. Selain itu Kemendikbud harus dapat memilih operator yang memiliki jaringan yang baik. Jangan sampai Kemendikbud salah memilih operator telekomunikasi sehingga pulsa yang diberikan ke guru atau peserta didik tidak bisa dimanfaatkan untuk proses PJJ," tambahnya.

Agustina juga meminta agar dalam memberikan bantuan, Kemendikbud juga dapat memperhatikan kepada guru dan peserta didik yang sampai saat ini belum memiliki fasilitas telpon genggam.

Sebab ketika Panitia Kerja Pembelajaran Jarak Jauh (Panja PJJ) melakukan pemantauan di masyarakat, masih banyak guru dan peserta didik yang belum memiliki fasilitas telpon genggam. Kendala lain yang ditemukan Panja PJJ adalah masih belum meratanya akses internet di daerah-daerah.

"Oleh sebab itu penting bagi Kemendikbud untuk memilih operator yang benar-benar memiliki akses internet yang luas dan terbaik. Kemendikbud harus memperhatikan rekomendasi yang diberikan Panja PJJ, termasuk dalam membuat materi PJJ," terang Agustina.

Dalam rekomendasi Panja disebutkan bahwa dalam membuat kebijakan PJJ, Kemendikbud harus mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan orang tua/wali untuk mendampingi proses pembelajaran dari rumah, termasuk kemampuan orang tua/wali peserta didik untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh.

Semua itu dimasukkan dalam kurikulum yang dibuat oleh Kemendikbud. Panja meminta agar Kemendikbud dapat menyelaraskan regulasi yang ada agar tidak melanggar UU.



Simak Video "Pemerintah Alokasikan Dana Rp 7,2 T untuk Bantuan Kuota Internet"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/fay)