Kominfo Diminta Beri Keringanan ke Industri Telekomunikasi

Kominfo Diminta Beri Keringanan ke Industri Telekomunikasi

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Sabtu, 18 Apr 2020 19:00 WIB
Kebutuhan sinyal di daerah perbatasan menjadi akses telekomunikasi yang sangat penting bagi masyarakat. Tahu nggak, untuk merawatnya pun tak main-main, harus bertaruh nyawa.
Ilustrasi BTS operator. Foto: Rachman Haryanto/detikcom
Jakarta -

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi punya pendapat senada dengan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie terkait keringanan untuk industri telekomunikasi di Indonesia.

Menurut Bobby, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bisa meringankan beban perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi dengan memberikan relaksasi pembayaran biaya Universal Service Obligation (USO) dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

Ia menyebut relaksasi ini bukan berarti menghapuskan kewajiban pembayaran biaya-biaya tersebut, melainkan memberikan kelonggaran terhadap pembayarannya. Hal ini menurut Bobby layak diberikan terhadap perusahaan di industri telekomunikasi karena mereka punya kontribusi tersendiri terhadap kondisi ekonomi di saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini.

Pasalnya jaringan telekomunikasi menjadi salah satu tulang punggung untuk terjadinya para pegawai perusahaan bisa bekerja dari rumah, dan para pelajar untuk tetap melanjutkan kegiatan pembelajaran dari rumah.

Relaksasi bagi industri telekomunikasi ini, menurut Bobby, bisa berupa penundaan, menurunkan jumlah yang harus dibayarkan, atau dengan cara lainnya.

Seperti diketahui, industri telekomunikasi sekilas terlihat tampak diuntungkan dengan adanya PSBB di tengah pandemi Corona karena melonjaknya trafik internet. Namun ternyata dari sisi keseluruhan, pendapatannya malah menurun drastis karena banyak hotel dan kantor korporasi yang berhenti beroperasi.

APJII: Industri Telekomunikasi Mulai Kencangkan Ikat Pinggang

Asosiasi Penyelenggarap Jasa Internet Indonesia (APJII), dalam keterangan resminya, menyebut perusahaan di industri telekomunikasi saat ini sudah mulai mengencangkan ikat pinggang, meski sekilas terlihat industri ini diuntungkan dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut APJII, meningkatnya trafik internet karena banyak pegawai yang bekerja dari rumah, serta pelajar yang belajar dari rumah tak serta merta berdampak positif terhadap pendapatan perusahaan di industri telekomunikasi.

"Justru kami mulai kencangkan ikat pinggang," kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza dalam keterangan tersebut.

APJII yang memiliki lebih dari 500 anggota perusahaan internet service provider (ISP) di seluruh Indonesia, bukanlah deretan perusahaan-perusahaan besar. Mayoritas anggota APJII adalah perusahaan ISP kecil yang notabene hidup dari model bisnis Business to Business (B2B). Di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak perkantoran yang tutup. Mengalihkan aktivitas pekerjaan di rumah masing-masing karyawannya.

Hotel pun demikian. Tingkat rendah di masa wabah penyakit ini, menjadikan pendapatan hotel turun drastis. Imbasnya adalah atas nama efisiensi, maka pemangkasan fasilitas seperti internet pun tak bisa dihindari. Banyak dari Anggota APJII sudah terkena dampak dari pemangkasan ini yang mengakibatkan pendapatan perusahaan ISP ikut terjun hingga 50 persen.

"Perlu diketahui, lebih dari 50 persen dari anggota APJII, bisnis mereka bertumpu di sektor B2B. Melayani korporasi seperti perkantoran dan hotel. Jadi, tidak ada kata industri kami ini diuntungkan dari pandemi Covid-19. Itu adalah persepsi yang salah!" kata Jamal.