.webp)
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) baru-baru ini mengirimkan surat tagihan kepada seluruh operator telekomunikasi untuk membayar biaya Universal Service Obligation (USO).
Menurut Muhammad Arif Angga, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), seharusnya BAKTI dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan insentif kepada industri telekomunikasi yang sudah mendukung program Presiden Joko Widodo dalam masa tanggap darurat bencana COVID-19.
Angga menyebutkan, penagihan ini memang sebenarnya sudah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, namun menurutnya pemilihan waktunya tidak tepat. Ia menyebut tagihan ini seperti tidak peka terhadap kondisi tanggap darurat bencana COVID-19 di Indonesia saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemberian insentif kepada dunia usaha yang dilakukan pemerintah bukan hal yang tabu dalam kondisi tanggap darurat bencana COVID-19. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan insentif kepada 14 sektor usaha untuk menghadapi bencana COVID-19. Salah satu dunia usaha yang sudah mendapatkan insentif dari pemerintah adalah sektor transportasi udara dan industri pariwisata.
Padahal, menurutnya, industri telekomunikasi nasional adalah penopang program pemerintah yang mengimbau para pekerja untuk bekerja dari rumah, dan para pelajar untuk belajar dari rumah.
"Padahal saat ini semua orang work from home dan belajar dari rumah. Semua membutuhkan layanan telekomunikasi. Industri telekomunikasi saat ini yang menjadi tulang punggung program pemerintah. Tanpa adanya operator telekomunikasi, kegiatan dan program pemerintah tak akan berjalan. Namun sayangnya kami tidak diberikan insentif. Justru saat ini kita diminta memberikan insentif kepada masyarakat," kata Angga dalam keterangan yang diterima detikINET.
Menurut Angga ketika pemerintah meminta operator telekomunikasi membantu masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi tanggap darurat bencana COVID-19, BAKTI atau pemerintah seharusnya juga dapat memberikan timbal balik dengan membantu industri telekomunikasi memberikan insentif.
Seperti diketahui, Pemerintah pusat melalui Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang masa tanggap darurat bencana COVID-19 hingga 29 Mei 2020. Seluruh sumberdaya negara yang ada dikerahkan untuk bahu membahu mendukung program pemerintah dalam mengurangi dampak penyebaran virus COVID-19 tersebut. Tak terkecuali perusahaan telekomunikasi nasional.
Berbagai operator telekomunikasi pun mengambil sejumlah langkah untuk mendukung program ini, seperti memberikan akses gratis untuk situs pendidikan, penambahan bandwidth, dan lainnya.
Meski ada potensi kenaikan trafik dari program work from home dan belajar dari rumah, namun kenyataannya hampir seluruh operator telekomunikasi sudah mengalami penurunan omzet penjualan.
Bahkan ada yang sudah merugi beberapa tahun ke belakang sebelum merebaknya COVID-19. Dengan kondisi tersebut menurut Angga industri telekomunikasi sangat menantikan insentif dari pemerintah. Seperti pemerintah memberikan insentif kepada sektor penerbangan dan pariwisata.
"Kita sudah beberapa kali meminta insentif kepada pemerintah. Namun permintaan kami tak digubris pemerintah. Padahal dalam kondisi tanggap darurat bencana COVID-19 ini, operator telekomunikasi menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah. Namun kenyataannya kami tak mendapatkan insentif apapun. Minimal kita meminta pemerintah dapat memberikan potongan BHP USO untuk setengah tahun. Itu sangat membantu operator telekomunikasi," ujar Angga.
Direktur Utama Smartfren Telecom Merza Fachys mengapresiasi pemerintah jika mau memberikan insentif kepada industri telekomunikasi. Diakui Merza ketika adanya program work from home dan belajar dari rumah akan memberikan potensi kenaikan trafik. Namun kenaikan trafik tersebut dinilai belum mampu menutupi tekanan industri telekomunikasi beberapa tahun ke belakang akibat hadirnya layanan over the top.
"Jangan dianggap operator telekomunikasi saat ini berpesta dengan kenaikan trafik akibat kebijakan pemerintah work from home dan belajar dari rumah. Kita justru sudah sengsara jauh sebelum COVID-19 karena tergerus OTT. Telco operator juga sudah membantu pemerintah menghadapi COVID-19 dengan cara kita,"kata Merza.
Selain memberikan jaminan kualitas jaringan, cara lain yang diberikan operator telekomunikasi dalam membantu pemerintah menghadapi virus corona adalah memberikan gratis akses layanan kepada aplikasi belajar on line.
(asj/fay)
