Kamis, 27 Apr 2017 10:14 WIB

Lelang 2,1 GHz dan 2,3 GHz Disarankan Terpisah

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Pemerintah disarankan untuk melelang kanal frekuensi di 2,1 GHz terlebih dahulu ketimbang berlarut-larut karena masih terkendala masalah hukum di spektrum 2,3 GHz.

Saran itu disampaikan Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, Muhammad Ridwan Effendi, berdasarkan pengamatan dan pengalamannya dua periode menjabat anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

"Ada baiknya lelang dilakukan terpisah antara 2,1 GHz dan 2,3 GHz, sehingga untuk blok yang tidak mempunyai masalah hukum lelangnya didahulukan, sementara blok 2,3 GHz boleh ditunda. Toh, peserta lelang sudah jelas hanya empat operator," ujarnya kepada detikINET, Kamis (27/4/2017).

Operator yang dimaksud adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, dan Hutchison 3 Indonesia. Keempatnya berpeluang segera memperebutkan sisa kanal frekuensi yang tersedia di spektrum 2,1 GHz dan 2,3 GHz untuk tambahan amunisi jaringan 3G dan 4G mereka.

Peluang itu pun terbuka sejak Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) untuk tender kedua frekuensi tersebut pada Mei 2017.

Namun sayangnya, lelang tersebut akan digelar di tengah keluarnya putusan pengadilan yang memenangkan Internux dan menghukum pemerintah untuk memberikan izin penggunaan frekuensi selebar 30 MHz pada pita frekuensi 2,3 GHz dengan cakupan skala nasional kepada pemilik merek Bolt 4G tersebut.

"Di 2,3 GHz, karena masih ada isu hukum, ini kita mau bereskan dulu. Kita mau soal hukum itu satu untuk semua. Jadi sekali diambil putusan tak ada lagi masalah di lain waktu. Kita tetap optimistis pada Januari 2018 proses refarming dari dua spektrum itu kelar begitu tender selesai," kata Rudiantara.

Namun Ridwan menilai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selain bisa mendahulukan proses lelang di 2,1 GHz, juga bisa ikut melelang 2,3 GHz meskipun masih terkendala masalah hukum dengan pemain Broadband Wireless Access (BWA) seperti Internux dan Corbec Communication.

"Untuk frekuensi di 2,3 GHz, sesungguhnya Kominfo bisa firm mengatakan sesuai dengan ketentuan yang ada, Kominfo bisa melelang sisa frekuensi 30 MHz langsung, sejalan dengan bandwidth pemain selular existing dan total bandwidth seluruh pemain BWA regional yang rencananya akan melakukan konsolidasi," kata dia.

Sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Negeri (PTUN) No. 37/G/2009/PTUN-JKT, Corbec mendapatkan izin frekuensi untuk Mobile 2.5 GHz atau di bawahnya (2.3 GHz) dengan pita lebar 60 MHz dan untuk frekuensi fixed 3.5 GHz. Itu sebabnya, di spektrum 2,3 GHz hanya 15 MHz saja yang akan dilelang dari total 30 MHz yang tersedia karena 15 MHz lainnya masih bersengketa dengan Corbec.

"Menteri sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-undang adalah satu-satunya yang berhak menentukan alokasi frekuensi untuk suatu perusahaan, sehingga potensi gugatan dari pemain BWA di 3,3 GHz yang menginginkan alokasi di sana dapat diabaikan secara hukum," nilai Ridwan. (rou/rou)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed