'Revisi PP Telekomunikasi Bisa Nodai Nawa Cita'

Jakarta - Sosiolog dari Fisipol Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit bisa menodai program Nawacita yang tengah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Pasalnya menurut dia, revisi ini bisa memangkas keuntungan BUMN dan negara, tapi di sisi lain menguntungkan perusahaan asing. Revisi tersebut juga telah memberi ruang bagi investor asing untuk menguasai pasar nasional, namun mempersempit ruang bagi industri telekomunikasi nasional.

Kalau mengacu pada salah satu dari sembilan poin dalam program Nawa Cita, ada disebutkan 'mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik'. Bisa diartikan kalau presiden Jokowi berharap agar sektor-sektor strategis bisa ditangani secara domestik demi kemandirian ekonomi.

"Ini berarti antara Jokowi dan menteri tidak nyambung. Jangan-jangan Menkominfo punya kepentingan di balik ini, karena tidak punya national interest. Nawa Cita bisa digerogoti oleh regulasinya sendiri, apa yang dicita-citakan Jokowi bisa tak tercapai. Pendapatan (negara) juga berkurang," jelas Arie, di Auditorium Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

"Saya nyatakan bila tidak diubah susbtansinya, ini menodai Nawa cita," imbuhnya.

Di sisi lain, Arie juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar tidak resisten menghadapi perdebatan yang muncul. Pihak Kominfo harusnya berani melakukan debat publik, terutama dalam tujuannya untuk menjawab letak national interest di aturan yang ingin direvisinya itu.

Apalagi dalam konten sosial politik di industri telekomunikasi, Indonesia telah menjadi target oleh negara-negara maju yang melihat pangsa pasar telekomunikasi yang besar di Indonesia. Sehingga jawaban Kominfo menjadi sangat penting.

"Harusnya kabinet Jokowi tahu kalau ini menjadi salah satu cara BUMN asing yng ingin menguasai sektor-sektor pentihg di indonesia. Cita-cita Jokowi seakan-kan tidak bisa diterjemahkan oleh birokrasi yang ada, atau seakan ada interest di situ," jelas Arie.

Pria yang berprofesi sebagai dosen ini juga mencermati paket-paket kebijakan ekonomi yang dianggap kebablasan. Pasalnya tanpa sadar kebijakan tersebut telah memberi kesempatan asing untuk mengekploitasi sektor-sektor nasional. Hal ini berbalik dengan perusahaan nasional yang kerap mengalami hambatan ketika ingin melakukan ekspansi di negara lain.

"Kita terlalu mudah bikin paket-paket ekonomi untuk bikin investor masuk. Tapi ketika kita mau ekspansi, banyak sekali hambatannya. Kita terlalu ramah dan kebablasan, tanpa sadar itu telah mengeskploitasi sektor-sektor nasional," paparnya.

"Kita tidak punya bargaining dengan asing ketika mengembangkan ke luar. Wajar kalau kita cuma jago kandang, karena kita sulit untuk ekspansi," pungkas Arie.

(yud/fyk)