Senilai Rp 1,28 Triliun, Palapa Ring Barat Dimulai
Hide Ads

Senilai Rp 1,28 Triliun, Palapa Ring Barat Dimulai

Yudhianto - detikInet
Senin, 29 Feb 2016 14:15 WIB
Foto: dok. Kominfo
Jakarta - Perjanjian kerja sama proyek Palapa Ring resmi diteken. Namun awalnya baru paket barat yang ditandatangani oleh Menkominfo Rudiantara selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) bersama PT Palapa Ring Barat.

PT Palapa Ring Barat merupakan konsorsium yang diisi oleh Moratel dan Ketrosden Triasmitra. Nilai proyek Palapa Ring paket barat ini sendiri senilai Rp 1,28 triliun. Paket barat mencakup wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai pulau Natuna) dengan total panjang kabel serat optik mencapai 2.000 km.

"Semoga ini menjadi titik awal dan leverage untuk peningkatan infrastruktur di Indonesia," ujar Rudiantara, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Proyek Palapa Ring merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik, sebagai tulang punggung sistem telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten atau kota di Indonesia.

Proyek ini bertujuan membangun infrastruktur layanan jaringan serat optik nasional di daerah-daerah non-commercial demi pemerataan akses pita lebar (broadband) di Indonesia. Selain paket barat tadi, ada paket tenga dan paket timur yang termasuk dalam proyek ini.

Adapun paket tengah terdiri menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara (sampai kepulauan Sangihe-Talaud) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km.

Sedangkan untuk paket timur menggapai wilayah NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua (sampai pedalaman Papua). Total panjang paket timur mencapai 6.300 km.

Proyek Palapa Ring adalah proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran Availability Payment atau ketersediaan layanan.

"Availabilty Payment artinya dibayar kalau servisnya (layanannya) sudah berjalan. Dibayar sesuai kinerjanya. Skema ini sangat menolong pemerintah karena tidak sekaligus membayar modal," beber Menkeu Bambang Brodjonegoro.

"Seharusnya (penandatanganan perjanjian kerjasama) untuk paket barat dan tengah. Tapi (paket tengah) dokumennya belum selesai seluruhnya. Paket timur akan segera menyusul," pungkas Menkeu. (yud/ash)
Berita Terkait