Menkominfo Angkat Bicara Soal Kartu 'Sakti' dan e-KTP

Jakarta - Menkominfo Rudiantara turut angkat bicara soal program kartu sakti yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Selain menekankan keuntungannya bagi masyarakat, operator seluler dan perbankan yang turut mengawal program ini juga bisa menarik banyak manfaat.

Dari sisi pemanfaatan teknologi, penggunaan e-wallet melalui SIM Card untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut diharapkan tak lagi mengalami kebocoran saat pemerintah menyalurkan bantuan non-tunai.

"Diharapkan dengan teknologi ini tidak ada lagi kebocoran, setidaknya mengurangi. Yang tadinya manual di kecamatan, kelurahan, atau di jalur distribusi, sekarang langsung ke orangnya. Karena SIM Card kan langsung attached ke orangnya," papar Chief RA saat berkunjung ke markas detikcom.

Seperti diketahui, uang yang dikelola kartu sakti dalam program Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) ini jumlahnya Rp 6,2 triliun. Ada sekitar 15,5 juta masyarakat kurang mampu yang akan mendapatkan bantuan sekitar Rp 400 ribu dari pemerintah.

Untuk penyalurannya, pemerintah memanfaatkan platform e-Cash dari bank Mandiri dengan dukungan SIM Card dari Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat. Tahap awal, pemerintah menyiapkan satu juta kartu telepon seluler. Telkomsel rencananya menyediakan 550 ribu kartu, Indosat sekitar 450 ribu kartu, dan XL Axiata untuk warga di Pulau Jawa.

Kartu telepon tersebut bakal aktif selama lima tahun untuk menyalurkan bantuan non-tunai. Bantuan itu akan masuk ke rekening Mandiri e-Cash. Begitu bantuan non-tunai masuk, warga dapat menukarkannya menjadi uang tunai di kantor Pos terdekat atau agen penukaran yang telah ditunjuk.

"Saya sudah bicara dengan teman-teman di operator dan perbankan, ini banyak manfaatnya bagi mereka. Karena kalau mereka kreatif, mereka bisa bikin database. Jadi katakanlah 15,5 juta orang itu real, walaupun ARPU (average revenue per user)-nya rendah, biar bagaimanapun kalau dilakukan data mining di situ luar biasa, dari sisi profiling," ujar menteri.

e-KTP

Dalam kesempatan ini, Menkominfo juga bicara tentang program e-KTP yang digagas sejak beberapa tahun lalu, namun sayangnya tidak berjalan sempurna. Alhasil, pemerintahan Jokowi lebih memilih melakukan moratorium untuk program yang menelan investasi Rp 5,6 triliun tersebut.

Seperti diketahui, data yang ada di e-KTP nanti akan banyak diandalkan oleh semua sektor. Aktivasi SIM Card untuk kartu sakti juga akan merujuk kepada data tersebut. Seandainya data di e-KTP amburadul, tentunya rekening ponsel yang ada di penerima bantuan tak valid. Ujung-ujungnya, bisa saja pihak tak berhak mendapatkan bantuan.

Kemudian seandainya hasil evaluasi di pemerintahan Jokowi menyatakan perlu diadopsinya platform baru, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib program yang lama. Pasalnya, e-KTP tak sekadar sekeping kartu, tetapi ada sejumlah alat lain yang dibeli untuk mendukungnya seperti e-KTP reader, fingerprint, retina recorder, digital signature dan lainnya.

"Mudah-mudahan e-KTP hampir selesai, 90% lebih. Kalau sudah selesai, Insya Allah kita punya source yang sangat reliable. Bagaimana proses dan validasinya. Bayangkan ada 180 juta penduduk di atas 17 tahun, bagaimana sistemnya membandingkan sidik jari semua. Saya sudah bicara sama Pak Tjahjo (Kumolo, Mendagri), kita bisa gunakan e-KTP sebagai SIN (single identity number)," pungkas Rudiantara.

(rou/tyo)