Konsolidasi Flexi-Esia Harus Untungkan Pelanggan

Jakarta - Rencana konsolidasi antara unit bisnis Telkom Flexi dan Esia milik Bakrie Telecom (Btel) hampir mendekati final. Namun sebelum dua unit bisnis itu bersatu, ada baiknya friksi-friksi yang masih mengganjal diselesaikan agar tidak berimbas pada layanan pelanggan.

Friksi yang dimaksud oleh Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Sentosa, tak lain karena masih adanya resistensi dari kubu Telkom yang tergabung dalam Serikat Karyawan (Sekar).

"Mereka (Sekar) tidak setuju karena merger tersebut (dianggap) merugikan Telkom. Selain itu karyawan yang ada di divisi Flexi kemungkinan akan dipindah, dan sebagainya," kata Setyanto mengomentari resistensi karyawan Telkom, di Jakarta, Senin (13/12/2010).

Telkom dan Btel sendiri kabarnya akan menuntaskan rencana konsolidasi antar kedua unit bisnis fixed wireless access (FWA) CDMA 800 MHz itu akhir tahun ini. Konon, finalisasi akan dirampungkan seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Telkom 17 Desember ini.

Rencana itu mendapat reaksi negatif dari kubu Sekar Telkom. Mereka berulang kali menggelar aksi demo untuk menunjukkan penolakan atas rencana konsolidasi dua raksasa FWA ini. Setyanto memahami kenapa aksi penolakan ini terus berlangsung.

"Mereka (Sekar) beranggapan jumlah pelanggan Flexi, BTS, dan revenue-nya lebih besar dari pada Btel, kok yang kecil ambil alih yang besar. Selain itu katanya ada 1200 karyawan Telkom yang terlibat langsung menjadi resah. Mungkin perlu penjelasan yang transparan sehingga dapat dimengerti oleh pihak-pihak terkait," demikian ia menyarankan.

Sekar Telkom sendiri kembali menggelar aksi demo penolakan hari ini, di STO Gambir, Jakarta, Senin (13/12/2010). Dalam orasinya, Ketua Umum DPP Sekar Telkom, Wisnu Adhi Wuryanto, menolak tegas rencana konsolidasi tersebut karena dinilai berpotensi merugikan negara.

"Ke depannya ada indikasi entitas hasil konsolidasi itu akan dilepas ke asing seperti investor asal Korea Selatan atau China. Jika itu terealisasi ini adalah bentuk penjualan aset negara secara serampangan," tegasnya.

Diungkapkannya, jika konsolidasi terjadi negara terancam dirugikan sekitar Rp 9 triliun, di luar sebagian hutang Btel yang harus ditanggung nantinya oleh Telkom sebagai salah satu pemilik entitas baru.

"Flexi bisa dikatakan tidak ada hutang. Bahkan unit usaha ini mampu berkontribusi Rp 3 triliun bagi total pendapatan Telkom. Kekhawatiran keterbatasan frekuensi yang dijadikan alasan manajemen tidak tepat karena teknologi ke depan menuju Long Term Evolution (LTE) dimana operator berbasis CDMA atau GSM bersiap untuk inovasi itu," katanya.

Wisnu mengingatkan, manajemen Telkom harus mengembalikan visi perusahaan sebagai pembangun infrastruktur dan penyedia konektivitas bukan sekadar menciptakan unit bisnis satu usaha yang dibuat untuk kemudian dijual.

"Jika mental jajaran direksinya seperti ini, kami menolak orang-orangnya terpilih kembali pada RUPSLB 17 Desember nanti. Direksi terpilih harus membuang jauh-jauh wacana konsolidasi yang merugikan perseroan dan negara. Jika wacana itu dilanjutkan, 22 ribu karyawan Telkom akan melakukan mogok nasional," tegasnya.

Komisaris Utama Telkom, Tanri Abeng, sebelumnya sempat menjelaskan bahwa konsolidasi layanan Flexi dan Esia justru akan menguntungkan pelanggan karena bisa mendapatkan layanan dengan jangkauan yang lebih luas berkat makin lebarnya kanal frekuensi yang dimiliki entitas baru itu.

"Pelanggan tidak akan dirugikan karena adanya konsolidasi itu, justru diuntungkan karena bisa mendapatkan layanan yang lebih beragam. Bagi Telkom sendiri akan bagus karena bisa fokus pada portofolio bisnis yang lain," jelasnya beberapa waktu lalu.

 
(rou/wsh)