Telekomunikasi di Mata Rakyat Kecil

Jakarta - Pak Alwi senang bukan kepalang ketika tahu kampung tempatnya tinggal yang berlokasi di propinsi Nusa tenggara Barat akhirnya bakal dilalui layanan telekomunikasi.

Alhasil, ia pun nantinya bisa menjual hasil pertanian ke kota cukup dengan mengangkat telepon. "Sebelumnya harus diangkut ke kota yang jaraknya 11 kilometer," cerita Pak Alwi yang langsung disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam video conference di peresmian Palapa Ring beberapa waktu lalu.

Ya, begitulah salah satu potret nyata kehidupan telekomunikasi Indonesia. Di satu sisi terdapat kelompok masyarakat yang sudah menempatkan sektor telekomunikasi bak kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-harinya.

Sementara di sisi lain, tak sedikit pula kelompok masyarakat yang masih merasakan dahaga yang luar biasa akan akses telekomunikasi. Salah satunya Pak Alwi.

Tentu kita tak bisa menutup mata begitu saja akan adanya kenyataan tersebut. Mau tak mau dan suka tak suka, kita harus mengakui bahwa masih ada wilayah di Tanah Air yang belum menikmati telekomunikasi.

Kasus seperti ini tentu saja bukan hanya menimpa Pak Alwi. Jika dibongkar dan dihitung secara komprehensif, pasti banyak 'Pak Alwi-Pak Alwi' lainnya.

Penulis sendiri pernah mengalami kejadian unik ketika melakukan peliputan ke wilayah Muara Teweh, Kalimantan Tengah pertengahan 2009 lalu.

Kebetulan saat itu di wilayah tersebut baru mau dimasuki layanan seluler untuk yang pertama kalinya. Hanya saja hebatnya, sebagian penduduk di desa itu sudah banyak yang lebih dulu memiliki ponsel. Padahal layanan seluler belum menjangkau tempat tinggal mereka.

Penasaran, penulis lantas bertanya kepada beberapa penduduk yang memiliki ponsel tersebut. Dengan polosnya salah seorang dari mereka pun menjawab, "Untuk saat ini dipakai untuk mendengarkan musik dan foto-foto saja, siapa tahu nanti bakal masuk jaringan seluler".

Dari pernyataan itu jelas bisa ditarik kesimpulan bahwa akses telekomunikasi sangat mereka nantikan. Namun apa daya, sembari belum ada kepastian, mereka pun bersiap lebih dulu biar tak mau ketinggalan zaman.

Reaksi Pemerintah

Jika pemerintah sadar, fenomena tersebut sebenarnya cukup menyentil. Sebab, peran aktif pemerintah untuk mendorong industri dalam menyediakan layanan telekomunikasi yang murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat mutlak diperlukan.

Jangan terus dibiarkan kondisi dimana ada kelompok masyarakat yang sudah asyik membicarakan mengenai cepatnya download dengan 3G atau HSPA+ dan ber-Facebook
ria di ponsel, namun di tempat nan jauh di sana, masih ada pula saudara-saudara sebangsa kita yang hanya bisa bermimpi kapan bisa berkirim SMS atau bercengkrama via ponsel untuk pertama kalinya.

Regulator telekomunikasi sendiri memang sebenarnya sudah woro-woro ke para operator untuk membangun jaringan layanan mereka ke wilayah-wilayah terpencil. Jangan hanya memikirkan urusan balik modal dengan menyasar wilayah yang memiliki potensi secara bisnis.

Basuki Yusuf Iskandar ketika masih menjabat sebagai Dirjen Postel bahkan dengan tegas pernah mengungkapkan bakal dengan senang hati -- jika ada kesempatan -- untuk memenuhi undangan peresmian layanan dari operator asalkan dilakukan di wilayah pedalaman atau yang benar-benar memerlukan akses telekomunikasi.

"Jangan di wilayah perkotaan. Kalau di daerah yang itu-itu saja, saya malas," selorohnya kepada detikINET suatu waktu.

Sikap Basuki tersebut tentu bukan tanpa alasan. Hal itu diakuinya, agar dapat melecut para operator agar berlomba-lomba atau setidaknya memikirkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang bukan perkotaan. Aksi ini penting untuk mengentaskan kesenjangan digital di bidang telekomunikasi.

Langkah Basuki tersebut patut dipuji dan seyogyanya dilanjutkan oleh penerusnya, termasuk oleh Menkominfo Tifatul Sembiring yang baru menjabat. Yaitu terus mendorong sekaligus mengakomodasi para operator untuk membangun jaringan di wilayah-wilayah yang belum terjamah.

Lalu apa keuntungan bagi operator? Tentu ketika memutuskan untuk membuka layanan di sebuah wilayah baru selalu diringi oleh investasi yang tidak sedikit. Untuk membangun satu tower BTS misalnya, bisa menghabiskan dana sekitar Rp 1 miliar. Belum lagi tambahan dana embel-embel lainnya.

Kalau dilihat dari kacamata bisnis, memang bisa saja return on investment (ROI) dari operator yang menggelar layanan di wilayah terpencil akan sulit atau setidaknya bakal lama tercapai. Hal itu lantaran tingkat daya beli di wilayah terpencil tidak sebesar di perkotaan. Sehingga pendapatan operator dari average user per unit (ARPU) tak terlalu besar.

Namun, coba jika hal itu dilihat dari sisi pencitraan. Anggap saja mengembangkan jaringan di wilayah pelosok itu sebagai program amal. Pasti ini akan menjadi nilai plus di mata masyarakat serta regulator telekomunikasi.

Intinya, cobalah untuk tidak selalu melihat sebuah investasi itu atas dasar hitung-hitungan untung rugi di atas kertas.

Telekomunikasi Dulu dan Sekarang

Memang, jika dibandingkan dengan 10-15 tahun lalu atau di awal 1990-an, layanan telekomunikasi di Indonesia memang sudah jauh lebih baik. Entah itu jika dilihat dari sisi tarif, kemudahan, hingga kualitas layanan.

Pada awal 1990 misalnya, untuk memasang telepon rumah terbilang sulit. Penulis pernah mengalaminya sendiri, yaitu ketika mendaftar untuk melakukan pemasangan sambungan seringkali ditolak dengan alasan sambungan sudah penuh.

Alhasil, keinginan untuk melakukan halo-halo di rumah harus diredam oleh antrean yang tidak jelas sampai kapan. Ironisnya, jika ingin cepat, ada oknum dari operator bersangkutan yang menawarkan jalan pintas dengan cara 'menembak'.

Cara tersebut memang praktis, namun dana yang harus dikucurkan juga bisa membuat kantong tipis. Sebagai perbandingan, saat itu untuk pemasangan telepon rumah dengan cara normal seharusnya dikenakan biaya Rp 250-300 ribu. Sementara jika dengan cara instan, dipatok Rp 1 juta, hampir 4 kali lipatnya!

Satu lagi potret dunia telekomunikasi Indonesia di masa lalu. Nilai tersebut untuk orang yang berada mungkin tak seberapa. Namun bagi rakyat biasa yang keadaan ekonominya pas-pasan pasti ini menjadi tembok besar kesenjangan digital yang sulit dilalui.

Beruntung, dunia telekomunikasi Tanah Air kian memperbaiki diri hingga seperti sekarang. Pilihan layanan telekomunikasi yang ingin digunakan sudah lebih dari cukup.

Tarifnya pun terus mengalami penurunan, sementara kualitas layanan yang diberikan juga tak luput dari pengawasan. Termasuk tarif antara operator GSM dan CDMA, yang kini hampir tak ada lagi perbedaannya. Bahkan ada operator yang menawarkan tarif CDMA untuk layanan GSM.

Kondisi demikian tentu menguntungkan pengguna. Namun kembali lagi, lebih bijak rasanya jika para penyelenggara telekomunikasi, pemerintah dan pihak terkait juga memperhatikan masyarakat Indonesia yang belum merasakan nikmatnya mengakses telekomunikasi.

Hal itu tak lain dan tak bukan demi mengentaskan kesenjangan digital di bumi Indonesia!


*) Penulis, Ardhi Suryadhi, adalah wartawan detikINET.com. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mencerminkan pendapat institusi tempatnya bekerja. (ash/faw)