Belanja Iklan Operator Telko Rp 2,867 Triliun

Jakarta - Total belanja iklan operator telekomunikasi di media massa, baik cetak, elektronik dan televisi pada kuartal ketiga 2009 ini diperkirakan mencapai Rp 2,867 triliun.

Bahkan survey yang dilakukan Nielsen Company Indonesia mencatat iklan yang digencarkan operator selalu masuk dalam sepuluh kontribusi terbesar belanja iklan.

Belanja iklan operator yang masuk jajaran sepuluh besar adalah Natrindo Telepon Seluler/Axis (Rp 292 miliar), Excelcomindo Pratama/XL (Rp 261 miliar), Hutchison CP Telecom/Three (Rp 243 miliar), Indosat (Rp 234 miliar), Telkomsel (Rp 218 miliar), Mobile-8 Telecom (Rp 177 miliar).

Dalam keterangan tertulisnya disebutkan, survey yang dilakukan Nielsen mencakup penelitian pada 24 stasiun televisi, 103 koran, dan 165 majalah serta tabloid. Dari penelitian tersebut, selama sembilan bulan pertama tahun ini, total belanja iklan mencapai Rp 35,5 triliun. Angka itu di luar iklan baris, diskon dan promo.

Nielsen memperkirakan belanja iklan di media massa hingga akhir 2009 ini akan mencapai angka Rp 50 triliun.

Sementara Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) memproyeksikan nilai bisnis industri periklanan tahun ini malah bisa menembus Rp 53  triliun berkat kontribusi besar iklan telekomunikasi dan partai politik.

"Pertumbuhan untuk tahun 2010 diperkirakan akan naik 15% menjadi Rp 60 triliun," ujar Ketua Umum PPPI Harris Thajeb kepada detikINET di Jakarta, Selasa (12/11/2009).

Etika Pariwara

Namun dengan meningkatnya intensitas persaingan bisnis melalui iklan untuk merebut pasar konsumen, PPPI khawatir, iklan yang dibangun justru tidak menjunjung Etika Pariwara Indonesia (EPI).

"Sayangnya tidak semua iklan efektif dan etis karena sebagian justru melanggar EPI," kata Harris.

Dalam iklan yang digencarkan antaroperator telekomunikasi, misalnya, banyak ditemui kasus pelanggaran EPI. Kasus ini bisa kita cermati sudah sering kali terjadi.

Oleh sebab itu, PPPI pun menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendorong efektivitas EPI. PPPI sendiri melalui Badan Pengawas Periklanan (BPP) akan melakukan post monitoring setelah iklan tersebut tayang di televisi.

"Namun BPP PPPI bukan lembaga sensor, karena kewenangan tersebut sudah dilakukan oleh Badan Sensor Indonesia. Kami bersama KPI hanya akan mendorong etika pariwaranya saja," jelas Harry.

Meski tak dirinci berapa jumlah pelanggaran iklan telekomunikasi, namun secara general, berdasarkan data BPP PPPI sejak 2005-2008, ditemukan ada 346 iklan bermasalah dan sekitar 277 di antaranya dinyatakan telah melanggar EPI.

Kebanyakan pelanggaran tersebut terkait dengan penggunaan istilah atau kata yang bersifat superlatif tanpa bukti pendukung yang obyektif. Hingga Oktober 2009, ditemukan 150 kasus iklan bermasalah dan 100 di antaranya dinyatakan melanggar kode etik. (rou/faw)