Kasus kebocoran data dan serangan siber di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2022 hingga 2025.
Pakar IT (Teknologi Informasi) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Suhono Harso Supangkat menilai kondisi tersebut dipicu oleh lemahnya kesiapan sistem keamanan siber nasional di tengah masifnya transformasi digital.
Menurut Suhono, pertumbuhan layanan digital di sektor pemerintahan maupun swasta belum diimbangi dengan penguatan keamanan yang memadai.
"Transformasi digital berjalan sangat cepat, tetapi keamanan sibernya tertinggal. Banyak institusi lebih memprioritaskan kecepatan layanan dibandingkan membangun arsitektur keamanan dan manajemen risiko siber," ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah sistem elektronik masih dibangun tanpa pendekatan keamanan sejak awal, sehingga rentan dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber.
Selain itu, tingkat kematangan keamanan siber di Indonesia dinilai masih rendah. Banyak organisasi belum memiliki Chief Information Security Officer (CISO), tidak melakukan uji keamanan secara berkala, serta belum menerapkan standar keamanan modern seperti zero-trust architecture.
"Kondisi ini membuat serangan siber relatif mudah dilakukan dan dapat terjadi secara masif," katanya, dalam keterangan yang diterima detikINET.
Suhono juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dinilai belum berjalan optimal. Meski regulasi telah berlaku, pelaksanaan di lapangan masih terkendala belum lengkapnya aturan teknis, belum terbentuknya otoritas pengawas independen, serta minimnya penerapan sanksi.
"Tanpa penegakan hukum yang konsisten, efek jera sulit tercipta," ujarnya.
Di sisi lain, berkembangnya pasar gelap data global turut mendorong meningkatnya insiden kebocoran. Data pribadi masyarakat Indonesia dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi karena jumlah populasi besar dan tingkat literasi keamanan digital yang masih rendah.
Menanggapi kondisi tersebut, Suhono menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis dan terstruktur. Salah satunya dengan membentuk otoritas perlindungan data independen yang memiliki kewenangan pengawasan, investigasi, dan penjatuhan sanksi.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu mewajibkan standar keamanan minimum nasional bagi seluruh pengelola data, termasuk audit keamanan tahunan, tim respons insiden, serta kewajiban pelaporan kebocoran maksimal 72 jam.
Indonesia juga dinilai perlu membangun pusat ketahanan siber nasional berbasis kecerdasan buatan guna memperkuat deteksi dini dan respons serangan secara real time.
Di luar aspek teknologi, investasi terhadap sumber daya manusia keamanan siber juga dinilai mendesak mengingat masih terbatasnya jumlah tenaga profesional di bidang tersebut.
Untuk mencegah kebocoran data berulang, Suhono menekankan pentingnya perlindungan data secara menyeluruh, mulai dari pengamanan sistem, pengendalian akses, hingga peningkatan literasi keamanan digital bagi pegawai dan masyarakat.
"Untuk mencegah kebocoran data berulang, perlindungan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial.
Organisasi perlu membangun sistem keamanan berbasis pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat, termasuk enkripsi data, pengendalian akses yang ketat, audit keamanan berkala, serta tim khusus penanganan insiden siber," ujarnya.
Selain aspek teknis, faktor manusia juga krusial. Peningkatan literasi keamanan digital bagi pegawai dan masyarakat menjadi kunci, karena banyak kebocoran berawal dari kelalaian pengguna dan serangan rekayasa sosial.
Dengan kombinasi teknologi yang kuat, SDM yang kompeten, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, kebocoran data dapat ditekan secara signifikan dan berkelanjutan.
Simak Video "Video: Hati-hati! Ini Tandanya Jika Akun Gmail Sudah Diretas"
(asj/afr)