Gedung Putih Keluarkan Mandat untuk Windows

Jakarta - Lembaga-lembaga pemerintahan di Amerika Serikat (AS) terus diincar hacker. Gedung Putih, istana kepresidenan Amerika Serikat, pun turun tangan dan mengeluarkan mandat untuk Windows.Mandat tersebut berupa keinginan agar sistem operasi Windows XP dan Windows Vista memiliki satu konfigurasi sistem keamanan di lembaga-lembaga pemerintahan, untuk menurunkan celah keamanan secara radikal.Perintah ini ditujukan agar lembaga-lembaga pemerintahan yang sebelumnya menggunakan ratusan konfigurasi keamanan yang berbeda, menggunakan satu konfigurasi saja yang didesain oleh Angkatan Udara Amerika Serikat.Menurut Allan Paller, direktur penelitian di SANS Institute, langkah ini akan membutuhkan kerja keras. Namun, hal ini diharapkan akan mampu menurunkan secara radikal angka celah keamanan menyusul diserangnya Departemen Keamanan Dalam Negeri maupun Departemen Kenegaraan oleh hacker baru-baru ini.Memorandum dari Gedung Putih ini hanya berfokus untuk sistem operasi Windows Vista dan Windows XP saja. Konfigurasi ini menurut rencana baru akan tersedia pada 1 Februari 2008. Saat ini, militer telah mengujicoba konfigurasi tunggal itu pada 400.000 sistem.Dimulai sejak Maret kemarin, Gedung Putih memerintahkan seluruh lembaga pemerintahan termasuk militer menerapkan konfigurasi tunggal ini. Konfigurasi tunggal yang dikenal dengan nama Federal Desktop Core Configuration tersebut akan membatasi akses serangan hacker agar tidak menimpa seluruh sistem jaringan.Konfigurasi ini juga akan mengunci layanan seperti messenger sehingga orang-orang yang berada di luar jaringan tidak bisa mengakses komputer melaluinya. Konfigurasi ini juga mengharuskan baik adiministrator maupun pengguna mengubah password mereka tiap 30 hari.Keith Roders, pejabat teknologi dari Kantor Akuntabilitas Pemerintahan AS mengungkapkan bahwa kurangnya penyesuaian konfigurasi keamanan telah menjadi isu utama dalam semua lembaga pemerintahan."Saat ini situasinya cukup gila. Hanya ada sedikit kesamaan dalam konfigurasi keamanan dan kebijakan (mengenainya-red) dalam lembaga pemerintahan. Kita harus membuat segalanya lebih stabil," ungkap Keith seperti dikutip detikINET dari ITNews, Senin (2/7/2007). "Dengan banyaknya perbedaan ini, kerja para hacker yang ingin menyerang lembaga pemerintahan yang berbeda menjadi lebih mudah," imbuhnya lagi.Apa penyebabnya? Menurut Paller, setiap lembaga pemerintahan ternyata menciptakan sistem konfigurasi yang berbeda satu sama lain. Selain itu, produsen software seperti Microsoft juga menjadi bagian dari masalah dengan mengembangkan aplikasinya untuk lembaga-lembaga itu dalam konfigurasi keamanan yang berbeda. (dwn/dwn)