Kebocoran data yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi perhatian publik, lantaran musibahnya datang jelang Pemilu 2024. Namun uniknya, 204 juta data yang diduga bocor itu dinilai tidak berharga.
Pernyataan itu keluar dari mulut Ruby Alamsyah, Pakar Digital Forensik. Menurutnya, data KPU yang bocor tersebut tidak seksi.
"Kalau menurut kami pribadi, yang sering meriset terkait kebocoran data, kebocoran data KPU tidak terlalu seksi seperti sebelum-sebelumnya. Tidak terlalu berharga lah menurut kami. Apalagi ini cuma data seperti itu aja lah istilahnya," jelas Ruby dalam panel diskusi #DemiIndonesia Cerdas Memilih di The Kasablanka Hall, Kamis (7/12/2023).
Hal tersebut senada dengan ucapan Menkominfo, Budi Arie Setiadi sebelumnya (30/11). Budi bilang, data yang dibocorkan tidak perlu dihebohkan karena data biasa.
"Sudah, sudah diperiksa. Itu kan cuma data DPT. KPU juga sekarang membantah nggak ada apa-apa. Itu cuma data DPT, data biasa," ujar Budi (30/11).
Nah Ruby bisa mengatakan seperti itu, karena ia mengacu pada kebocoran data yang pernah dialami beberapa instansi besar di Indonesia maupun di luar negeri. Beberapa di antaranya seperti Tokopedia dan Bukalapak.
"Lalu yang paling besar menurut kami di instansi pemerintah atau di Indonesia itu BPS kesehatan hampir 279 juta baris data para pengguna BPJS Kesehatan," ucap Ruby.
Dikatakan tidak berharga, alasannya juga karena data kemarin yang bocor masuk ke dalam Sidalih, salah satu sistem informasi KPU. Artinya ialah sistem yang membantu KPU dan badan Adhoe, dalam mengelola tahapan pemutakhiran data pemilih.
Jadi Ruby menjelaskan bahwa sistem informasi di KPU jumlahnya ada delapan. Nah sistem yang dimaksud ada Sidalih, Sidapil, Silog, Siakba, Sipol, Silon, Sidalam, dan Sirekap.
Untuk data yang kemarin bocor itu Sidalih. "Dari delapan ini yang satu ini lah (Sirekap) yang nantinya menurut saya lebih harus diperhatikan oleh KPU keamanannya. Kalau si dalih dan lainnya itu tidak berdampak langsung kepada sistem pemilu atau pesta demokrasi kita," kata Ruby.
Lanjut, Ruby menjelaskan, meskipun sistem rekapitulasi bukan menjadi acuan, namun jika dibobol maka bisa disalahgunakan oleh para oknum tak bertanggungjawab. Dikatakan kalau para pelaku bisa saja memodifikasinya, sehingga menimbulkan masalah.
"Seharusnya data di rekapitulasi sama dengan manual karena datanya sama. Tetapi kalau berhasil diretas oleh para pelaku itu bisa saja sistem rekapitulasi dibuat sangat jomplang dengan hasil manual. Akhirnya membuat kekacauan dan kegaduhan di masyarakat," pungkasnya
Simak Video "Demi Indonesia Mandiri Pangan"
(hps/fyk)