.webp)
Masih hangat imbauan Menkominfo Johnny G. Plate agar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menjaga keamanan data masing-masing tadi siang, Rabu (14/9/2022). Namun selang berapa jam kemudian, dugaan kebocoran data justru datang dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Pesan itu disampaikan usai dilakukan pertemuan Satgas Perlindungan Data yang melibatkan Menko Polhukam Mahfud MD, Menkokminfo Johnny G. Plate, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Dalam konferensi pers tersebut, Mahfud MD menegaskan tidak ada kebocoran data negara yang dilakukan oleh hacker Bjorka yang selama beberapa hari terakhir bikin heboh dunia maya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Hacker Bjorka Disebut-sebut Bocah Cirebon |
"Publik atau masyarakat harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor," ujar Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan motif serangan yang dilakukan oleh hacker Bjorka ini beragam, mulai dari tujuan politik sampai ekonomi. Bahkan, Menko Polhukam mengklaim telah mengantongi identitas sosok Bjorka, namun pada kesempatan ini ia tidak merincinya lebih jauh.
"Sehingga motif seperti itu sebenarnya tidak terlalu membahayakan. Bahkan, dari kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sulit," ungkap Mahfud MD.
Pada kesempatan itu, Menkominfo menyebut terjadi serangan siber terhadap keamanan data penyelenggara sistem elektronik (PSE). Karena itu, Johnny meminta PSE melindungi data yang dimiliki.
"Saat ini saya juga menyampaikan bahwa serangan-serangan siber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karenanya, kepada penyelenggara sistem elektronik privat, diminta agar betul-betul memastikan keamanan-keamanan data di sistemnya masing-masing," kata Johnny.
Johnny kepada PSE agar memastikan keamanan data merupakan kewajiban para penyelenggara. Dia meminta agar teknologi PSE terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga ahli.
"Karena itu adalah kewajibannya, memastikan teknologinya terus di-update, ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli, memastikan sumber daya manusia teknologi digital dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai," jelas dia.
Tetapi tidak lama imbauan tersebut diucapkan, dugaan kebocoran data kembali terjadi di sektor pemerintahan. Sebanyak 102 juta data masyarakat dari Kementerian Sosial (Kemensos) disebut bocor dan dijual di dark web.
Platform investigasi peretasan Dark Tracer lewat akun Twitter mengabarkan kebocoran data yang disebut dari Kemensos itu. Sampel yang diberikan berupa foto KTP.
"Hacker menjual database yang diklaim adalah database 102 juta warga Indonesia yang bocor dari Kementerian Sosial," sebut Dark Tracer.
Sampai berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah, baik itu dari Kominfo, BSSN, maupun Kemensos sebagai dugaaan sumber kebocoran data.
(agt/fyk)
