Aksi Hacker Bjorka Melanggar Hukum, Tapi...

ADVERTISEMENT

Aksi Hacker Bjorka Melanggar Hukum, Tapi...

Fino Yurio Kristo - detikInet
Senin, 12 Sep 2022 16:20 WIB
A magnifying glass is held in front of a computer screen in this file picture illustration taken in Berlin May 21, 2013. Hackers broke into U.S. government computers, possibly compromising the personal data of 4 million current and former federal employees, and investigators were probing whether the culprits were based in China, U.S. officials said on June 4, 2015. REUTERS/Pawel Kopczynski/Files
Foto: Pawel Kopczynski/REUTERS
Jakarta -

Tindakan hacker Bjorka membobol data pribadi jelas melanggar hukum. Misalnya, klaimnya mengambil 1,3 miliar data pribadi registrasi SIM Card tentu tak dapat dibenarkan. Akan tetapi di sisi lain, aksi Bjorka juga seakan membuka mata akan kelemahan sistem perlindungan data.

"Aktivitas hacking apalagi sampai mengkopi data dari server yang mengelola data itu tindakan melanggar hukum. Tetapi jika tak ada hacker memberitahu ada kelemahan di sistem, yang terjadi adalah pengelola data dengan enaknya hanya mengeksploitasi data dengan tak bertanggung jawab dan pihak yang seharusnya jadi pengawas malah tutup mata," cetus pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, kepada detikINET, Senin (12/11/2022).

Ia menambahkan, masyarakat yang menderita menjadi korban eksploitasi data. Misalnya kebocoran data pengguna layanan internet dan registrasi SIM Card, membuka mata bahwa ada pihak yang mungkin mengelola data dengan kurang bertanggung jawab.

"Misalnya melakukan penyadapan pada pelanggan yang sudah bayar layanan internet. Atau mendaftarkan NIK untuk ribuan kartu SIM di mana hal ini sebenarnya melanggar aturan. Ini menyebabkan masyarakat jadi korban iklan, spam dan teror karena mereka dengan mudah berganti kartu SIM setelah menjalankan aksi kurang bertanggung jawab," papar Alfons.

Ia menambahkan, masyarakat terkesan mendukung Bjorka. Hal ini mungkin karena kecewa telah dipaksa oleh aturan untuk memberikan data misalnya agar bisa memakai layanan seluler, namun nyatanya data tak dikelola dengan bertanggung jawab.

"Selain itu, regulator juga tutup mata dengan pelanggaran yang dilakukan oleh operator telko yang mendaftarkan satu NIK untuk ratusan bahkan ribuan kartu SIM, padahal aturannya hanya maksimal 3 SIM per NIK," cetus Alfons.

Alfons melanjutkan aksi Bjorka menyebar informasi kependudukan pejabat setidaknya memperlihatkan seberapa dalam kebocoran data kependudukan dan apa yang bisa dilakukan dengan data itu. Sebenarnya secara Big Data, risiko penyalahgunaan data sangat tinggi jika diolah oleh pihak yang mengerti dan menguasai cara eksploitasi Big Data dengan baik.

"Contohnya Cambridge Analytica berhasil mengantar Donald Trump ke kursi Presiden mengalahkan Hillary, Brexit dan Arab Spring. Jadi dampaknya bisa sangat besar dan bisa merubah lanskap politik. Jika disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab seperti menyebarkan fake news, hoax, akan memecah belah masyarakat," pungkas Alfons.

[Gambas:Youtube]



(fyk/fay)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT