.webp)
4. Kementerian Kominfo berkelit
Kementerian Kominfo membantah kebocoran data pendaftaran kartu SIM prabayar seluler itu berasal dari mereka. Kominfo menyebutkan bahwa pihaknya tidak menampung data-data kartu SIM milik para pelanggan seluler masyarakat.
Kominfo mengatakan dari penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa kebocoran data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo. Kendati begitu, Kominfo berjanji akan menelusuri dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM prabayar ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang pasti bahwa data itu tidak ada di Kominfo. Data itu tidak ada di Kominfo. Tapi atas mandat peraturan dan perundangan, Direktorat Jenderal dan Dirjen Aptika harus melakukan audit dan data itu sebenarnya apa statusnya," kata Menkominfo Johnny G Plate di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9).
5. Komisi I DPR desak Kominfo blak-blakan saja
Komisi I DPR RI mendesak agar pemerintah blak-blakan soal kebocoran data ini. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan Kementerian Kominfo perlu menjelaskan, apakah kebocoran ini benar adanya atau tidak.
"Karena jika betul terjadi kebocoran, subyek data wajib diberi tahu. Jika tidak ada, juga perlu klarifikasi tidak benar agar tidak terjadi kepanikan," ujar Meutya saat dihubungi detikINET, Kamis (1/9).
Lebih lanjut kata dia, program registrasi kartu SIM prabayar ini merupakan bagian dari Kominfo. Sehingga, Kominfo tidak bisa lepas tangan.
"Pemerintah perlu mencari tahu segera sumber kebocoran agar dapat diberikan tindakan terhadap pihak-pihak yang membocorkan dan melakukan transaksi jual beli data," ungkapnya.
