.webp)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membantah tuduhan akun Bjorka yang menyebutkan bahwa dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM prabayar seluler itu berasal dari mereka.
Sejauh ini, Kominfo telah melakukan penelusuran secara internal. Dari penelusuran itu, Kominfo menyebutkan bahwa pihaknya tidak menampung data-data kartu SIM milik para pelanggan seluler masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penelusuran internal. Dari penelusuran tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar," ungkap seperti dalam siaran pers yang diterima, Kamis (1/9/2022).
Lebih lanjut, Kominfo mengatakan berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa kebocoran data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo.
Kendati begitu, Kominfo menjanjikan terus menelusuri dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM prabayar ini.
"Kementerian Kominfo sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber data dan hal-hal lain terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut," ungkapnya.
Dalam postingan di forum breached.to, seorang pengguna dengan nama Bjorka memposting data tersebut. Menurutnya, data berukuran 87 GB tersebut berisi data dari 1,3 miliar pendaftar.
Datanya sendiri menurutnya berisi nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, nama operator seluler, tanggal registrasi. Ia pun memberikan contoh yang bisa didapat gratis berisi dua juta pendaftar. Sementara untuk menebus data secara penuh, harganya adalah USD 50.000.
Akun Bjorka yang menjual kebocoran data pendaftaran kartu SIM prabayar itu mengklaim kalau data yang bocor tersebut bersumber dari Kominfo.
(agt/fay)
