Hacker Rusia Serbu Negara yang Dukung Ukraina

Microsoft menuding hacker Pemerintah Rusia melakukan sejumlah serangan siber ke negara-negara yang mendukung Ukraina.

Menurut Microsoft aksi serangan siber ini dilkukan sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari lalu, dan serangan sibernya sendiri mayoritas berbentuk operasi intelijen untuk memata-matai negara yang jadi targetnya, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Kamis (23/6/2022).

"Aspek siber dalam perang kali ini menyebar di luar Ukraina dan menunjukkan aspek unik dari dunia maya," ujar Presiden Microsoft Brad Smith, dalam laporan tersebut.

Peneliti keamanan di Microsoft menemukan adanya sejumlah serangan siber yang bertujuan merusak terhadap berbagai organisasi di Ukraina sejak konflik Rusia-Ukraina terjadi. Dan serangan siber tersebut dilakukan oleh sindikat hacker yang dibekingi pemerintah Rusia.

Lalu Microsoft pun menemukan adanya 128 organisasi yang tersebar di 42 negara di luar Ukraina yang menjadi incaran sindikat hacker tersebut. Aksi serangan siber itu berfokus pada aksi spionase, alias memata-matai korbannya.

Di luar Ukraina, negara yang paling banyak menjadi incaran hacker tersebut adalah Amerika Serikat. Begitu juga dengan negara-negara anggota NATO yang memberikan bantuan kepada Ukraina.

Negara-negara tersebut antara lain adalah Denmark, Latvia, Lithuania, Norwegia, dan Polandia. Begitu juga dengan Finlandia dan Swedia, negara yang baru-baru ini mengungkap keinginannya untuk bergabung ke NATO.

"Targetnya kebanyakan pemerintahan, namun termasuk juga lembaga pemikir, organisasi kemanusiaan, dan penyedia infrastruktur penting," tulis Microsoft dalam laporan tersebut.

Tingkat kesuksesan serangan siber tersebut menurut Microsoft mencapai 29%, dan dalam beberapa kasus, hacker sukses mencuri data dari korbannya itu.

Pihak Rusia, dalam hal ini kedutaannya di Washington, Amerika Serikat, tidak mengeluarkan komentar mengenai tudingan ini. Namun sebelumnya Pemerintah Rusia selalu menepis tudingan aksi mata-mata siber yang ditujukan ke mereka, karena berlawanan dengan kebijakan luar negeri Rusia.