Jumat, 06 Apr 2018 10:18 WIB
DPR ke Kominfo: Tegas Soal Facebook, Kalau Perlu Ditutup
Ilustrasi Facebook. Foto: Reuters
FOKUS BERITA
Data Facebook Bocor
Jakarta - Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Facebook terkait kebocoran data. Mengingat dari laporan terbaru, dari 87 juta yang disalahgunakan ada satu juta di antaranya berasal dari Indonesia.
"Kebocoran ini adalah pelanggaran serius, pemerintah dapat menuntut, memberi sanksi, hingga menutup akses terhadap Facebook," ujar Meutya, Jumat (6/4/2018).
Meutya mengatakan, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat memilih ketiga opsi yang disebutkannya itu, tentunya dengan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh Facebook mengenai kebocoran data.
"(Dengan) mempertimbangkan tingkatan kesalahan dari Facebook, setelah dikaji dan menerima penjelasan Facebook, serta bagaimana komunikasi dengan Facebook, apakah Facebook selama ini cukup akomodatif terhadap permintaan pemerintah untuk melakukan perbaikan dan komitmen patuh pada hukum di negara kita," tuturnya.
Kemudian, perempuan yang pernah berprofesi sebagai jurnalis ini, memaparkan kebocoran data sudah jelas melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 32, di mana konsekuensinya ada pada Pasal 48.
Sebagai negara berdaulat hukum di Indonesia, kata Meutya, harus dipenuhi dan siapapun yang melanggar dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Jika tidak, maka dikhawatirkan aplikasi-aplikasi lain akan memandang enteng aturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia," ungkap Meutya.
Di samping itu, Meutya juga mengimbau kepada masyarakat, dengan kejadian kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia, diimbau untuk lebih hati-hati dalam berbagi data di internet.
"Kepada konsumen pengguna internet juga ini menjadi warning, agar dapat berhati-hati dalam menggunakan layanan-layanan di dunia maya," sebutnya. (agt/fyk)
"Kebocoran ini adalah pelanggaran serius, pemerintah dapat menuntut, memberi sanksi, hingga menutup akses terhadap Facebook," ujar Meutya, Jumat (6/4/2018).
Meutya mengatakan, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat memilih ketiga opsi yang disebutkannya itu, tentunya dengan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh Facebook mengenai kebocoran data.
"(Dengan) mempertimbangkan tingkatan kesalahan dari Facebook, setelah dikaji dan menerima penjelasan Facebook, serta bagaimana komunikasi dengan Facebook, apakah Facebook selama ini cukup akomodatif terhadap permintaan pemerintah untuk melakukan perbaikan dan komitmen patuh pada hukum di negara kita," tuturnya.
Kemudian, perempuan yang pernah berprofesi sebagai jurnalis ini, memaparkan kebocoran data sudah jelas melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 32, di mana konsekuensinya ada pada Pasal 48.
Sebagai negara berdaulat hukum di Indonesia, kata Meutya, harus dipenuhi dan siapapun yang melanggar dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Jika tidak, maka dikhawatirkan aplikasi-aplikasi lain akan memandang enteng aturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia," ungkap Meutya.
Di samping itu, Meutya juga mengimbau kepada masyarakat, dengan kejadian kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia, diimbau untuk lebih hati-hati dalam berbagi data di internet.
"Kepada konsumen pengguna internet juga ini menjadi warning, agar dapat berhati-hati dalam menggunakan layanan-layanan di dunia maya," sebutnya. (agt/fyk)
FOKUS BERITA
Data Facebook Bocor
