.webp)
Kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa menghadapi ancaman serius. Riset terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat, sebanyak 65,8% garis pantai Pantura mengalami abrasi sepanjang periode 2000 hingga 2024.
Temuan ini dipaparkan Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, dalam Expose Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) dan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pantura Tangguh, Indonesia Lestari untuk Integrasi Sains, Inovasi, dan Ketahanan Pesisir" di Gedung BJ Habibie, Jakarta.
Tubagus menjelaskan kondisi garis Pantura yang tergerus itu tidak hanya menghadapi persoalan abrasi semata, tetapi krisis pesisir yang bersifat kompleks dan sistemik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, dan banjir, tetapi juga kenaikan muka air laut dan penurunan tanah. Ini bukan isu lokal, melainkan isu nasional," ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (4/5/2026).
Berdasarkan analisis citra satelit Sentinel, perubahan garis pantai di Pantura didominasi oleh erosi sebesar 65,8%, sementara akresi hanya mencapai 34,2%.
Fenomena ini dinilai tidak lazim karena terjadi di kawasan delta yang secara alami merupakan wilayah sedimentasi. Kondisi tersebut dipicu oleh berbagai aktivitas di wilayah hulu, seperti kanalisasi, pembelokan sungai, dan pembangunan bendungan yang memutus suplai sedimen ke pesisir.
Dampaknya sudah terlihat di sejumlah wilayah. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi hilang akibat erosi. Sementara di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut telah masuk hingga 4 kilometer ke daratan dan merendam lebih dari 1.000 hektare tambak.
Kondisi serupa juga terjadi di Legonkulon, Subang, dengan intrusi air laut sejauh 2 kilometer yang merendam sekitar 700 hektare tambak. Di Indramayu, abrasi bahkan merusak jalan desa sepanjang 500 meter hingga 1 kilometer.
Di wilayah Demak, air laut tercatat telah masuk hingga 5-6 kilometer ke daratan, menenggelamkan sawah dan kawasan permukiman.
BRIN menjelaskan, tingginya kerentanan Pantura tidak terlepas dari kondisi geologisnya. Sekitar 84 persen wilayah pesisir tersusun dari endapan yang belum terkonsolidasi, sehingga mudah tererosi dan mengalami pemampatan.
Selain itu, sekitar 83% Pantura merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 10 meter di atas permukaan laut, yang membuatnya sangat rentan terhadap dinamika laut.
Tekanan juga datang dari aktivitas manusia, seperti pembangunan permukiman dan pusat ekonomi yang masif, alih fungsi lahan, serta berkurangnya kawasan mangrove sebagai pelindung alami pantai.
Selain abrasi, Pantura juga menghadapi kenaikan muka air laut (sea level rise) dan penurunan muka tanah (land subsidence).
 65,8% Garis Pantai Pantura Tergerus, BRIN: Ini Sudah Krisis Nasional Foto: BRIN |
Berdasarkan data altimetri periode 1993-2025, kenaikan muka air laut di Pantura mencapai rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun, atau sekitar 15,5 sentimeter dalam 32 tahun terakhir.
Sementara itu, data geospasial menunjukkan penurunan muka tanah tertinggi terjadi di Demak sebesar 16 sentimeter per tahun. Disusul Jakarta (15 cm/tahun), Sidoarjo (14 cm/tahun), dan Pekalongan (11 cm/tahun). Penurunan juga terjadi di Surabaya (8 cm/tahun), Brebes (7 cm/tahun), serta Serang, Cirebon, dan Indramayu masing-masing sekitar 6 cm/tahun.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir, mulai dari hilangnya lahan tambak dan pertanian, kerusakan infrastruktur, hingga meningkatnya risiko banjir rob.
Pantura sendiri merupakan salah satu kawasan strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sehingga kerusakan pesisir berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi secara luas.
Tubagus menekankan bahwa penanganan krisis pesisir Pantura tidak bisa dilakukan secara parsial. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan berbasis riset, data ilmiah, serta kebijakan lintas sektor.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur semata.
"Tidak ada solusi tunggal untuk seluruh Pantura. Penanganan harus disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah," pungkasnya.
(agt/fay)
