.webp)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) langsung mengirimkan surat kepada International Telecomunication Union (ITU) agar slot orbit 113 derajat Bujur Timur tidak diserobot negara lain.
Hal itu dilakukan usai satelit Nusantara Dua yang diluncurkan di Xichang Satellite Launch Center (XSLC) di Xichang, China, gagal mencapai orbit dan jatuh ke laut. Padahal, Nusantara Dua diproyeksikan menggantikan satelit Palapa D yang habis masa operasinya pada pertengahan tahun ini.
Sebagai informasi, slot orbit ini sangat terbatas penggunaannya. Sehingga banyak negara yang ingin mendapatkan dan tentu untuk meluncurkan satelit untuk kebutuhannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail mengatakan, sebagai tindak lanjut dari contigency plan, pemerintah akan berkoordinasi dan konsultasi kepada ITU yang telah memberikan hak kepada Indonesia untuk mengoperasikan satelit di slot orbit 113 derajat Bujur Timur.
"Segera setelah kami memperoleh keterangan atau surat resmi dari operator telekomunikasi yang dalam hal ini Indosat dan PT PSN, kami segera kirimkan surat kepad ITU untuk menetapkan dalam status force majuere," tutur Ismail.
Kominfo sendiri punya pengalaman dalam membujuk ITU dengan kasus yang sama, yakni saat satelit Telkom 1 pada tiga tahun lalu dan sukses mengamankan slot orbit tersebut.
Di sisi lain, Indosat Ooredoo, PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), dan PT Pintar Nusantara Sejahtera (Pintar) mencari satelit pengganti Nusantara Dua yang gagal mengangkasa. Sebagai informasi, ketiga perusahaan tersebut membentuk PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera (PSNS) untuk peluncuran dan pengoperasian Nusantara Dua.
"Dalam kondisi demikian secara normalnya kita akan memiliki perpanjangan waktu untuk menyiapkan satelit baru, satelit pengganti agar setiap frekuensi yang sudah ditetapkan di slot orbit 113 derajat Bujur Timur dapat tetap jadi milik bangsa Indonesia dan dioperasikan ke depannya," Dirjen SDPPI.
Ismail mengungkapkan berbagai cara dilakukan oleh pemerintah menindaklanjuti segera guna mengamankan slot orbit 113 derajat Bujur Timur. Disebutkan, pemerintah akan menjelaskan detik-detik kegagalan peluncuran Nusantara Dua di sidang terdekat Radio Regulations Board itu 6-15 Juli 2020, di mana deadline-nya adalah 15 Juni 2020.
"Sebelum tanggal tersebut akan menyampaikan sebab-sebab kegagalan ini dan semoga sidang terdekat Radio Regulations Boards itu hak filing Indonesia di slot orbit 113 derajat beserta seluruh frekuensi dapat diperpanjang kembali," pungkasnya.
 |
(agt/afr)
