Belum Dapat Pendanaan, Kominfo Diminta Batalkan Satria

BTS di Desa Aewora, Kabupaten Ende — Foto: (Fino Yurio Kristo/detikcom)

Jakarta -

Kominfo masih mencari pendanaan untuk proyek Satelit Republik Indonesia (Satria), karena itulah pengamat meminta proyek ini dibatalkan saja.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR-RI mengungkap kalau Kominfo menargetkan financial closing selesai dilakukan kuartal pertama tahun 2020. Padahal financial closing pengadaan dan peluncuran seharusnya selesai pada akhir tahun 2019 yang lalu.

Uchok Sky Khadafi, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), mengatakan bahwa jika pemerintah tidak bisa mendapatkan pendanaan, sudah seharusnya Kominfo membatalkan program satelit SATRIA yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya yakin dana USO yang didapatkan oleh BAKTI tidak mencukupi untuk membayar kewajiban pembiayaan satelitnya. Oleh sebab itu Kominfo mencarikan pembiayaan. Jika memang nggak sanggup mencari dana mending dibatalkan saja proyek satelit BAKTI," terang Uchok dalam keterangan yang diterima detikINET.

Lanjut Uchok, dalam mengelola satelit untuk daerah universal service obligation (USO), seharusnya BAKTI yang mengambil peran lebih dengan memanfaatkan dana USO yang ada. Bukan malah menyerahkan kepada swasta dan membebankan kepada negara.

Menurutnya jika BAKTI masih mencari investor untuk SATRIA, artinya SATRIA adalah proyek ekonomis. Karena proyek ekonomis seharusnya tidak layak dibiayai dengan dana USO.

"Pemerintah harusnya mengoptimalkan pendanaan dari dana USO yang ada. Sehingga tidak membebankan keuangan negara di masa mendatang. Jika nggak ada investor yang mau membayari investasi tersebut jangan dipaksakan. Mending dibatalkan saja," pinta Uchok.

Dalam keterangan yang disampaikan Menkominfo di DPR disebutkan bahwa investasi (CAPEX) untuk pengadaan satelit SATRIA yang dimiliki oleh BAKTI menelan dana Rp 6,42 triliun. Sementara biaya ketersediaan layanan pertahunnya, BAKTI harus mengeluarkan dana paling tidak Rp 1,4 triliun.

Agar satelit SATRIA ini dapat beroperasi memberikan layanan telekomunikasi, Kominfo juga harus mengeluarkan biaya pengadaan ground segment yang jumlahnya 150 ribu unit. Biaya pengadaan ground segment ini sangat besar, bisa lebih dari 3 kali biaya ketersediaan layanan satelit, namun sayangnya hal ini tidak pernah diungkap secara terang benderang ke publik.

Data 150 ribu titik yang akan dihubungkan Satria masih belum divalidasi kebenarannya. Tidak ada koordinasi antara BAKTI dengan pihak calon pengguna SATRIA. Dengan masih mentahnya perencanaan BAKTI, bisa dipastikan utilisasi SATRIA akan sangat rendah.

Sementara itu, Pemerintah diwajibkan membayar availability payment sebesar Rp 1,4 triliun per tahun selama 15 tahun kepada konsorsium pemenang proyek Satria. Beda cerita jika BAKTI menyewa kapasitas satelit sesuai kebutuhan, dimana pembayaran juga dilakukan sesuai dengan kapasitas satelit yang terpakai.

BAKTI harusnya bisa belajar dari proyek Palapa Ring yang telah mereka gelar di 57 Kabupaten/ Kota. Hingga saat ini, utilisasi Palapa Ring masih sangat rendah. Palapa Ring Barat hanya terutilisasi 27%, Palapa Ring Tengah baru terutilisasi 7,6%, sedangkan utilisasi Palapa Ring Timur adalah 0%. Walaupun demikian, Pemerintah tetap harus membayar availability payment kepada konsorsium pemenang proyek Palapa Ring. Sudah jelas, ini adalah bentuk pemborosan APBN.

Skema pembayaran satelit Satria BAKTI melalui skema pengembalian investasi (availability payment) nilai investasi (CAPEX) dan biaya ketersediaan layanan dinilai Uchok sangat memberatkan keuangan negara.

Dengan financial closing yang gagal dirampungkan di akhir tahun 2019 dan ketidakjelasan rencana pemanfaatan SATRIA serta besarnya potensi pemborosan APBN, proyek Satria yang diinisiasi oleh BAKTI benar-benar telah menjadi bom waktu bagi Kominfo di era kepemimpinan Johnny G Plate. Oleh karena itu, Kominfo diminta bertindak tegas untuk membatalkan SATRIA.

Lanjut Uchok, jika Kominfo tetap melanjutkan proyek ini, maka pemerintah akan dirugikan dan swasta yang akan diuntungkan. Pengamat anggaran pemerintah ini menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh BAKTI sangat aneh. Padahal disamping harga teknologi satelit semakin terjangkau kedepannya, BAKTI juga masih bisa memilih skema dimana negara hanya membayar sesuai kapasitas satelit yang terpakai.

Halaman 1 2

Selanjutnya