Rentetan Aksi 'Cekik' Internet oleh Pemerintah

Jakarta - Pemerintah melakukan pembatasan akses internet setelah terjadi kerusuhan di Wamena, Papua. Ini bukan pertama kali kebijakan tersebut dilakukan. Berikut rentetan pembatasan akses internet yang pernah dilakukan sebelumnya.

1. Mei 2019

Pada 22 Mei 2019 saat terjadi kerusuhan di KPU, pemerintah membuat keputusan untuk membatasi media sosial dan layanan messaging. Facebook, Instagram, Twitter serta WhatsApp menjadi sasaran. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara membuat pengumuman tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fitur yang akan dibatasi penggunaannya secara bertahap dalam dua tiga adalah unggahan foto dan video. Pemerintah beralasan, pembatasan konten berupa foto, video dan gambar diperlukan untuk menangkal peredaran misinformasi (hoax) yang mengancam keamanan.

"Pembatasan akses sosial media untuk tidak diaktifkan, dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Jadi berkorban 2-3 hari tidak bisa lihat gambar tidak apa-apa, ini semata-mata untuk keamanan nasional," kata Wiranto kala itu.

"Pembatasan dilakukan pada fitur-fitur media sosial dan messaging system, yakni gambar, foto dan video. Biasanya seseorang akan screen capture, lalu viral di Whatsapp. Viral yang negatif ada di sana. Jadi untuk sementara kita akan mengalami keterlambatan dalam mengunggah foto atau video," sebut Rudiantara.

"Perlu saya jelaskan bahwa sistem komunikasi SMS dan voice [panggilan suara] tidak masalah. Dalam media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, terkadang kita memposting gambar atau video. Nantinya itu akan viral bukan di media sosial, tapi di messaging system seperti grup Whatsapp," tambahnya. Pembatasan akhirnya dibuka beberapa hari kemudian setelah situasi terkendali.

(ke halaman selanjutnya)

2. Agustus 2019

Foto: Atsushi Tomura/Getty Images

Pemerintah pertama kali melakukan pembatasan layanan internet di wilayah Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Namun pada Rabu (21/8) pemerintah meningkatkannya jadi pemblokiran akses di wilayah tersebut. Warga di sana hanya bisa menikmati layanan telekomunikasi telepon dan SMS saja.

Pemblokiran dilakukan terkait kerusuhan yang terjadi pada waktu itu di Papua. Pembukaan pemblokiran akses internet di Bumi Cenderawasih itu akan dilakukan secara bertahap. Keputusan akses ke dunia maya yang tidak dilakukan secara serentak ini akan melihat faktor kondisi di lapangan.

"Jadi, tergantung kondusifitas dan stabilitas di wilayah kota atau kabupaten tersebut. Dan, penilaian ini dengan koordinasi Menkominfo dengan penegak hukum dan pihak keamanan," tuturnya.

Pemerintah menunggu sampai situasi benar-benar kondusif. "Pasti dibuka. Saya katakan bahwa kalau sudah damai memang untuk apa kita blocking medsos? Kalau sudah damai untuk apa aparat keamanan ribut-ribut, ramai-ramai di sana? Nggak ada," kata Wiranto.

Akhirnya pada 11 September 2019, layanan internet di Papua sepenuhnya dibuka. "Sehubungan dengan situasi dan kondisi keamanan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat sudah kondusif, Pemerintah membuka kembali seluruh layanan data yang diselenggarakan oleh operator seluler di 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut, pada Rabu (11/9) pukul 16.00 WIT," sebut Kominfo.

(ke halaman selanjutnya)

3. September 2019

Foto: Unspslah

Kerusuhan pecah di Wamena. Seperti sebelumnya, Pemerintah telah berkoordinasi dengan operator seluler untuk dilakukan pembatasan layanan internet terkait situasi kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua.

"Barusan dapat update: Pak Menteri sudah meminta operator untuk pembatasan layanan data di Wamena dan sudah dilakukan oleh operator," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu.

Artinya pada saat ini, para operator sudah mulai melakukan pembatasan. Pemberlakuannya tidak ditentukan sampai kapan, tentu dengan menunggu situasi sudah kondusif.

Seperti diberitakan, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan kerusuhan berawal saat pemulangan para pendemo ke arah kawasan Expo Waena. Pemulangan para pendemo ke kawasan Expo sesuai kesepakatan dengan Kapolres Kota Jayapura. Polisi membantu pemulangan pendemo yang sebelumnya berada di halaman depan auditorium menggunakan 15 truk.

Namun, saat kendaraan yang mengangkut mereka berada di Jembatan Waena, para pendemo minta diturunkan dari truk. Pendemo tiba-tiba menyerang anggota TNI yang beristirahat di warung.