Registrasi IMEI Masih Digodok, Kominfo Harapkan Beres Tahun Ini

Jakarta - Pemerintah, lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sedang menggodok aturan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk ponsel yang digunakan di Indonesia, dalam usaha menangkal peredaran ponsel ilegal.

Dalam mempersiapkan regulasi IMEI itu Kominfo bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang juga bertanggung jawab menyiapkan database untuk sistem serta mekanismenya.

Baca juga: Aturan IMEI Diyakini Bakal Efektif Tangkal Ponsel BM di Indonesia

"Mekanismenya nanti ujung-ujungnya kalau tidak ada IMEI, terutama untuk ponsel baru, ya tidak bisa digunakan," jelas Direktur Penataan Sumber Daya Dirjen SDPPI Denny Setiawan dalam acara Selular Business Forum di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

"Kami selain kerja sama dengan Kementerian Perindustrian, kita juga diskusi dengan teman-teman operator bagaimana implementasi supaya jangan sampai merugikan pelanggan," imbuhnya.

Baca juga: Asosiasi Ponsel Desak Pemerintah Segera Terapkan Regulasi IMEI

Denny mengatakan bahwa Kominfo mengambil contoh dari pengalaman saat merancang registrasi SIM prabayar. Tapi ia mengaku belum memiliki detail aturannya seperti apa karena masih dalam proses pembahasan.

Tapi ia optimistis aturan ini akan bisa diterapkan pada tahun 2018 ini, sebelum masa jabatan Menteri Kominfo Rudiantara berakhir.

"Proses tetap kita usahakan, mudah-mudahan dalam masa waktu chief ini," pungkasnya, merujuk pada sapaan Chief yang biasa disematkan ke Rudiantara.


(vmp/krs)