.webp)
Terbaru, berdasarkan data yang diterima oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, mengungkapkan ada penyalahgunaan NIK untuk mendaftarkan hingga 2,2 juta nomor seluler.
"Itu tentu mengagetkan karena waktu rapat dengan Menkominfo yang paling banyak penyalahgunaan NIK itu untuk 10 ribu nomor, tapi ini satu NIK bisa sampai dua juta nomor seluler. Ini cara registrasi nggak mungkin pakai tangan juga," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Jakarta, Senin (9/4/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanafi mengatakan, penyalahgunaan sampai lebih dari dua juta nomor seluler untuk registrasi prabayar ini, tentu bagian dari aksi korporasi. Artinya, kata dia, cara yang dilakukan adalah by design dan sistemik.
"Registrasi yang massal, jelas-jelas menyalahi peraturan. Tidak mungkin dilakukan perorangan, pasti lembaga, di sini korporasi," ucap politikus PAN ini.
Maka dari itu, Komisi I, mendesak Kemendagri dan Kemkominfo untuk mengusut penyalahgunaan ini. Desakan tersebut merupakan salah satu poin dari ketiga kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dirjen Dukcapil, Dirjen PPI, dan BRTI.
Dua kesimpulan lainnya, yaitu I DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan sistem pengamanan data pribadi secara optimal dan mampu mengelola akses data dengan baik, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga Negara serta menghindari adanya akses dari pihak yang tidak berwenang.
Kemudian, Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk melakukan penataan regulasi terkait registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi sehingga ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi pelanggan.
Saksikan video 20Detik untuk mengetahui terungkapnya penyalahgunaan data SIM Card di sini:
[Gambas:Video 20detik] (rns/rou)
