Tujuh negara lain yang dimaksud tersebut meliputi Argentina, Chili, India, Israel, Pakistan, Thailand, dan Venezuela. Mereka dinilai gagal melindungi produk-produk AS seperti film, software komputer, dan barang-barang lainnya dari aksi pembajakan.
Negara-negara yang masuk daftar prioritas pengawasan ini nantinya akan mendapat pengawasan ekstra dan dapat dikenai sanksi ekonomi. Sebenarnya masih ada 31 negara lain yang masuk daftar pengawasan, tapi tidak masuk dalam skala prioritas AS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembajakan dan pemalsuan bukan hanya mencuri ide, tapi juga mencuri pekerjaan dan sering mengancam kesehatan dan keamanan kita," ujarnya, seperti dikutip detikINET dari Canadianbusiness, Selasa (29/4/2008).
AS memiliki kasus World Trade Organization (WTO) yang tertunda dengan China, karena negara Tirai Bambu ini dinilai kurang memiliki greget dalam memberantas pembajakan produk-produk AS. Sementara itu, diskusi antara AS dan Rusia memberikan tawaran kepada Rusia untuk menjadi anggota WTO.
Pembajakan diperkirakan telah merugikan perekonomian AS sebesar USD 58 miliar setahun dan hampir 375 ribu orang kehilangan pekerjaan. Sementara Robert Holleyman, presiden dari Business Software Alliance mengatakan bahwa pembajakan telah merugikan industrinya sekitar USD 40 miliar setahun.
Punya pandangan soal pembajakan software? Diskusikan di detikINET Forum.
(faw/dwn)