Gisela Belicia Alma Thesalonica Puteri Indonesia Pendidikan 2026 menuturkan perlunya regulasi untuk menjaga anak dari perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang kian pesat. Ini dia sampaikan dalam Konferensi Pers Update Implementasi PP Tunas, Rabu (7/10/2026), di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat.
Mewakili Puteri Indonesia dan generasi muda, Gisela mengapresiasi langkah Komdigi dengan PP Tunas sebagai salah satu pionir dalam pengimplementasian pembatasan. Dia mengaku sangat mendukung penuh dan meyakininya sebagai program yang dapat diimplementasikan cukup panjang.
"Butuh banyak waktu untuk bisa diterima karena setiap kebijakan tentu ada pro kontranya dan kami siap untuk bisa menjadi penyambung lidah karena saya yakin, apalagi anak muda sekarang butuh sosok yang dekat dengan mereka dan saya yakin saya bisa mengambil peran di sana bersama juga dengan teman-teman anak muda lainnya," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gisela menyebut PP Tunas merupakan regulasi yang terus membutuhkan saran dan juga masukan dari banyak pihak. Sebab, perkembangan AI begitu cepat dan bukan tak mungkin pembatasan saja menjadi tidak cukup di masa depan.
"Tadi juga sudah berdiskusi, oke, kita batasi mungkin dari segi aplikasi atau kontak dengan manusia. Tapi sekarang ada lagi AI, bagaimana jika anak ini akhirnya sharing atau bercerita dengan AI? Ada keputusan-keputusan yang akhirnya dilakukan dan juga dilakukan oleh karena ia bercerita dengan AI," tuturnya.
Menurutnya, akan banyak sekali tantangan ke depan yang akan dihadapi. Namun, dengan banyaknya kolaborasi dan juga bantuan dari semua lapisan masyarakat, PP Tunas dan segala regulasinya, ia yakin semua dapat berjalan dengan lancar.
"Tentunya untuk menuju Indonesia Emas 2045 juga," imbuhnya.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah turut hadir dalam side event Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI dalam rangkaian Global Dialogue on Artificial Intelligence (GDAI) di Jenewa, Swiss silam.
"Kami kemarin sudah masuk dalam koalisi global yang dipimpin oleh Pancis dan beberapa negara lainnya. Kita akan melakukan pertemuan lanjutan dan melakukan peraturan yang lebih ter-standardisasi," terang Meutya.
"Jadi, kalau sekarang mungkin tiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda, nanti ke depan pelindungan anak itu kita harapkan kita di dunia itu memiliki aturan bersama," tambahnya.

