.webp)
Transformasi digital mulai mengubah wajah layanan publik di berbagai daerah. Akses layanan yang sebelumnya berbelit kini terasa lebih ringkas dan terintegrasi, seiring penguatan ekosistem layanan publik berbasis digital. Integrasi layanan kesehatan, perizinan, hingga administrasi kependudukan dinilai mampu memangkas waktu layanan sekaligus mengurangi kerumitan birokrasi.
Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu lintas instansi, baik pusat maupun daerah. Dengan dukungan sistem digital, masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah kantor atau loket untuk mengurus kebutuhan administratif yang berbeda.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang sederhana, cepat, dan mudah diakses. Menurutnya, penguatan MPP menjadi bukti konkret kemajuan reformasi layanan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penguatan Mal Pelayanan Publik menunjukkan kemajuan nyata dalam menghadirkan layanan pemerintah yang lebih ringkas, transparan, dan terintegrasi," ujar Meutya dalam keterangan resmi Komdigi.
Meutya menjelaskan, integrasi layanan menjadi fondasi penting untuk menciptakan pengalaman pelayanan yang konsisten bagi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip _no wrong door policy_, di mana masyarakat tetap bisa memperoleh layanan meski datang melalui pintu atau kanal yang berbeda.
Selain penguatan layanan tatap muka terintegrasi, Kementerian Komunikasi dan Digital juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital. Salah satunya melalui Digitalent Mobile, platform pembelajaran berbasis gawai yang dirancang agar lebih mudah diakses oleh aparatur negara maupun masyarakat luas.
Penguatan SDM dinilai krusial agar transformasi layanan publik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan pengelola dan pelaksananya di lapangan. Dengan SDM yang adaptif, layanan digital diharapkan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Upaya tersebut mendapat pengakuan melalui ajang Outstanding Public Service Innovations (OPSI) KIPP 2025 yang diselenggarakan Kementerian PANRB. Penghargaan ini diberikan kepada inovasi layanan publik digital yang dinilai mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Ke depan, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penguatan layanan publik digital. Fokusnya mencakup integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan infrastruktur digital, serta perlindungan data dan keamanan siber agar layanan publik semakin andal dan dipercaya masyarakat.
(asj/fay)
