.webp)
Di kawasan penambangan Bitcoin (BTC) ilegal di Malaysia, perburuan dilakukan dari langit. Drone berteknologi tinggi berdengung di atas deretan ruko dan rumah-rumah kosong, memindai titik-titik panas tak wajar atau tanda termal dari mesin-mesin yang seharusnya tidak beroperasi di sana.
Di darat, polisi membawa sensor genggam untuk melacak penggunaan listrik yang tidak biasa. Kadang warga melapor karena mendengar suara burung yang aneh dan petugas kemudian mendapati suara itu diputar untuk menyamarkan deru mesin untuk menambang uang kripto.
Antara 2020 hingga Agustus 2025, pihak berwenang menangkap basah 13.827 tempat yang mencuri listrik untuk penambangan kripto, sebagian besar Bitcoin. Kerugian diperkirakan sekitar 4,6 miliar ringgit (sekitar Rp 16,3 triliun).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Awal Oktober saat Bitcoin menyentuh rekor tertinggi sebelum anjlok, pihak berwenang mencatat sekitar 3.000 kasus pencurian listrik yang terkait penambangan. Para penambang itu sangat berhati-hati. Mereka pindah-pindah dari ruko ke rumah-rumah tak berpenghuni dan memasang perisai panas untuk menyembunyikan pancaran suhu dari mesin-mesin rig mereka.
Mereka melengkapi pintu masuk dengan kamera CCTV, pengamanan ekstra ketat, dan pecahan kaca sebagai penghalang untuk mencegah tamu tak diundang masuk. Permainan kucing-kucingan ini berlangsung bertahun-tahun.
Perusahaan listrik negara Tenaga Nasional (TNB) melaporkan bahwa pencurian listrik terkait kripto melonjak hampir 300% selama enam tahun terakhir, dengan akumulasi kerugian sekitar 3,4 miliar ringgit antara 2018 hingga 2023 saja.
"Kegiatan ini tidak hanya mengancam keselamatan pengguna, tetapi juga membahayakan stabilitas ekonomi negara, meningkatkan risiko keselamatan publik... dan menimbulkan ancaman serius bagi sistem pasokan energi nasional," kata perusahaan itu yang dikutip detikINET dari DW, Senin (8/12/2025).
China pernah menjadi pusat penambangan kripto terbesar di dunia, sebuah proses padat energi yang menggunakan komputer canggih untuk memecahkan teka-teki matematika kompleks demi memvalidasi transaksi kripto dan mendapatkan koin digital baru sebagai imbalan.
Namun, ketika pemerintah China melarang praktik tersebut pada 2021 dengan alasan ancaman terhadap stabilitas keuangan dan konservasi energi, beberapa negara Asia Tenggara bergerak cepat menyambut para penambang yang melarikan diri.
Di kemudian hari, pemerintah di Asia Tenggara mendapati bahwa janji keuntungan besar dari menampung para penambang sebagian besar gagal terwujud. Sebaliknya, biaya yang membebani jaringan listrik dan target iklim justru meningkat.
Bulan lalu, pemerintah Laos mengumumkan akan menghentikan program penambangan kripto dan kemungkinan memutus pasokan listrik ke penambang pada kuartal pertama 2026, menyusul hasil yang buruk.
Hal ini disebabkan kurangnya dampak ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan rantai pasokan lokal serta konsumsi energi penambang kripto yang terlalu besar di musim kemarau, saat output tenaga air menurun.
"Kripto tidak menciptakan nilai jika dibandingkan dengan memasok listrik ke konsumen industri atau komersial," kata Wakil Menteri Energi Laos, Chanthaboun Soukaloun, kepada Reuters.
Di Maret, Biro Investigasi Pusat Thailand menyita puluhan mesin penambangan kripto ilegal yang disembunyikan di rumah-rumah kosong dekat Bangkok. Pihak berwenang memperkirakan mereka telah merugikan utilitas negara sekitar USD 327.000 akibat pencurian listrik.
(fyk/fyk)
