.webp)
Pemerintah menggagas kebijakan layanan satu pintu dalam aplikasi government technology (GovTech) yang dinamakan INA Digital. Sudah sampai mana perkembangannya sejauh ini?
Untuk diingat-ingat, INA Digital ini sudah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Mei 2024 silam. Saat itu Jokowi menekankan perlunya kerja sama dan integrasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Apa Itu INA Digital?
INA Digital memiliki peran jadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti dikutip dari situs resminya, Jumat (12/7/2024) selama 20 tahun terakhir Pemerintah terus mendorong digitalisasi layanan publik, puluhan ribu aplikasi pemerintah di Indonesia dibangun dan belum seluruhnya terintegrasi.
Jokowi ingin ribuan platform yang ada di kementerian dan lembaga disederhanakan. Melalui INA Digital, pemerintah akan menggabungkan yang tadinya terpisah menjadi satu platfom aplikasi.
Adapun, INA Digital adalah bagian dari PERURI yang berperan sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia. Pembentukan INA Digital diwujudkan sejak PERURI mendapatkan mandat dari Pemerintah dalam Perpres No 82 tahun 2023.
Kapan INA Digital Dirilis?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pasca peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut.
Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024.
Apa Saja Layanan yang Ada di INA Digital Saat ini?
INA Digital akan menghadirkan integrasi layanan-layanan publik dasar dan berdampak paling luas bagi masyarakat (layanan prioritas sesuai dengan Perpres No. 82 tahun 2023).
Di tahap pertama ini, berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, INA Digital akan mendukung pengembangan dan integrasi serta kesinambungan layanan di sembilan sektor, yaitu:
- Layanan Administrasi Kependudukan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital
- Layanan Aparatur Negara
- Layanan Bantuan Sosial
- Layanan Kepolisian
- Layanan Kesehatan
- Layanan Pendidikan
- Portal Pelayanan Publik
- Satu Data Indonesia
- Transaksi Keuangan Negara
Kapan Layanan Lainnya Tergabung?
Keterpaduan layanan digital pemerintah akan dirilis sesuai dengan progres pengembangannya. Akhir kuartal tiga 2024 menjadi salah satu target perilisan integrasi layanan digital pemerintah tahap pertama. Selanjutnya akan ada berbagai rangkaian perilisan yang akan dilakukan secara berkala.
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat mengumumkan INA Digital menyampaikan tujuannya. Ia ingin setiap kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data.
"Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat digital public infrastructure, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik," kata Jokowi (27/5) silam.
(agt/fay)
