Kominfo Ungkap Nasib Internet Starlink: Sudah Didampingi, Tapi Belum Diurus

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan perkembangan terkini nasib layanan Starlink yang ingin memberikan layanan internet langsung ke masyarakat Indonesia.

Seperti diketahui, dalam website Starlink, tercantum informasi bahwa layanan internet Starlink itu akan tersedia di Indonesia mulai 2024. Adapun saat ini, Starlink baru menyediakan layanan internet untuk pelanggan korporasi alias business to business (B2B).

Sebelumnya, Kominfo telah memberikan hak labuh satelit khusus non geostationer (NGSO) Starlink kepada Telkomsat pada pertengahan Juni 2022. Hak labuh tersebut berlaku untuk layanan backhaul dalam penyelenggaraan jaringan tertutup Telkomsat.

"Starlink itu progresnya, kita sudah menginformasikan seluruh compliance yang harus mereka lakukan untuk bisa mendapatkan sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Kita memberikan level playing field, semua pelaku (diperlakukan) sama dengan seluruh penyelenggara lain ketika akan beroperasi di Indonesia," ujar Indra Maulana selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Kominfo di Jakarta, Jumat (2/1/2024).

Disampaikannya, Starlink juga harus memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia, seperti memiliki Network Operation Center (NOC) di Indonesia, kontak layanan, dan berbagai aturan teknis dengan mekanisme perizinan yang sama dengan lainnya.

"Semuanya harus melalui OSS (online single submission). Dengan selama ini kita punya mekanisme perizinan oleh OSS sudah bisa diselesaikan dengan sangat cepat sebenarnya. Jadi nggak perlu ada mekanisme khusus, dengan OSS pun bisa diselesaikan dengan cepat," tutur Indra.

Indra juga mengatakan bahwa perusahaan milik Elon Musk itu pula sudah mendirikan badan hukum Indonesia. Hanya saja perizinan lainnya belum lagi diurus kembali oleh mereka.

"Kita sudah memberikan guidance yang diperlukan Starlink kemudian compliance-nya. Tentu mereka butuh waktu, saya pikir, butuh waktu menyediakan compliance dibutuhkan tadi dan mereka sudah punya badan hukum di Indonesia, Starlink Indonesia. Ya, kami tunggu prosesnya dan kami perlakukan semuanya sama melalui mekanisme perizinan di OSS," pungkas dia.